Sri Mulyani Minta Dirjen Pajak dan KKP Periksa Bisnis Kelautan

Jakarta, Obsessionnews.com – Pajak memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Tak heran, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terus berfikir bagaimana cara menambah pemasukan agar negara tidak mengalami defisit. Sri Mulyani mengatakan telah mendapat informasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti bahwa potensi laut Indonesia sangat besar untuk roda ekonomi. “Seperti adanya mutiara dan lainya,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di gedung KKP, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016). Ia mengakui, selama ini perpajakan sektor kelautan sangatlah minimal, padahal dirinya mendengar perusahaan yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan, semisal mutiara merupakan bidang yang potensinya luar biasa bagi negara.
Namun, dalam statistik ekonomi maupun penerimaan negara selama ini tidak muncul kepermukaan. “Sekarang saya intruksikan Dirjen bea cukai dan pajak untuk dukungannya dan informasi dari menteri KKP untuk mendata perusahanan yang bergerak di perikanan dan mutiara,” jelasnya. Ia berharap, perusahaan tersebut didata dan dilaporkan. Apakah selama ini telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini merupakan kerjasama yang akan ditambahkan antara Kemenku dan KKP. “Sehingga kita bisa mengelola kelautan dan perikanan sehingga berkembang dengan baik dan dicatat dengan baik. Denga dilakukan kewajaban dengan baik,” jelas wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur pelaksana world bank group. (Popi Rahim)
Namun, dalam statistik ekonomi maupun penerimaan negara selama ini tidak muncul kepermukaan. “Sekarang saya intruksikan Dirjen bea cukai dan pajak untuk dukungannya dan informasi dari menteri KKP untuk mendata perusahanan yang bergerak di perikanan dan mutiara,” jelasnya. Ia berharap, perusahaan tersebut didata dan dilaporkan. Apakah selama ini telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini merupakan kerjasama yang akan ditambahkan antara Kemenku dan KKP. “Sehingga kita bisa mengelola kelautan dan perikanan sehingga berkembang dengan baik dan dicatat dengan baik. Denga dilakukan kewajaban dengan baik,” jelas wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur pelaksana world bank group. (Popi Rahim) 




























