Bandung, Obsessionnews.com - Ketua Umum Gerakan Hejo Eka Santosa menanggapi secara keras bencana banjir Bandung kemarin, Senin (24/10/2016). Menurut Eka, kejadian seperti ini sudah kerap disampaikan. "Alasannya, jelas Perda Kawasan Bandung Utara (KBU) No 1 Tahun 1982 tentang Pengendalian Bandung Utara yang sedang direvisi oleh Komisi IV DPRD Jabar yang kini masih di Kemendagri, seharusnya Perda ini dirombak total," tegasnya, Selasa (25/10). Ia mengatakan, sejumlah perundang-undangan dan peraturan pengendalian KBU yang mekibatkan Pemprov Jabar, Kota Bandung, Kab. Bandung, Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat, masih amburadul, semua pihak saling menyalahkan, tindakan hukum tebang pilih malah membiarkan pelanggarnya, investor besar kasak-kusuk ke pemberi ijin lalu mengadu-domba mereka. "Eksekutif, legiskatif, dan yudikatif, tanpa malu-malu 'bermuka badak!' hanya saling berkilah seakan lepas tanggung jawab soal KBU dan perijinan juga soal tata-ruang," paparnya. [caption id="attachment_160233" align="alignleft" width="260"] Ketua Umum Gerakan Hejo Eka Santosa.[/caption] Gerakan Hejo bersama Solihin GP (91) menurut Eka yang tergabung dalam DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda), bahu membahu mengingatkan dan membantu pembuat keputusan setempat, berdasarkan kajian akademis dan kearifan lokal masyarakat adat dan budaya. "Natanya hanya di dengar telinga kanan keluar telinga kiri, namun, kami takkan bosan dan dengan upaya tersendiri, bersama masyarakat akan bergerak menghijaukan lahan -lahan terlantar di KBU untuk ditanami pohon sebagai tempat 'parkir air'," tandas Eka. Soal banjir Bandung, timpalnya itu secara kasat mata bantaran kali di kota Bandung sudah menyempit dan dangkal. "Pantaslah jalan air semakin dihambat secara massive, banjir kali ini, adalah peringatan awal, bila kita abai terhadap penataan kingkungan," ucapnya. (Dudy Supriyadi)