Jakarta, Obsessionnews.com - Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia Gandi Parapat menyambut dingin pembentukan satuan tugas pemberantasan pungli (Saber Pungli). Menurut dia mestinya yang menjadi prioritas Presiden Jokowi adalah upaya pemberantasan korupsi. "Yang pungli itu hanya bagi orang kecil tapi harusnya korupsi itu yang dibabat habis," ujar Gandi saat dihubungi, Minggu (23/10/2016). Saber Pungli dibentuk pemerintah pasca operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan dan Kepolisian. Sejumlah petugas di bagian pelayanan publik terpaksa diamankan karena kedapatan menerima pungli. Gandi mengatakan praktek pungli itu terjadi karena tingkat kesejahteraan petugas di bawah masih di bawah rata-rata. Sehingga mereka terpaksa menerima pungli hanya untuk menambah penghasilan. Kondisi berbeda dengan pejabat yang diatas, terlibat korupsi tapi malah tidak disasar. "Makanya saya bilang pungli itu tidak bisa diberantas. Akan ada seiring dengan tuntutan ekonomi yang tinggi," katanya. Pasca OTT, pemerintah bergerak cepat. Terkini Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) bernomor 87 Tahun 2016 yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Saber Pungli. Presiden Jokowi telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri. (Has)