Jakarta, Obsessionnews.com - Presiden Jokowi mempertegas komitmenya untuk memberantas praktik pengutan liar (pungli) di semua sektor terutama yang berkaitan dengan masalah perizinan. Presiden Jokowi mengundang seluruh gubernur untuk menyampaikan arahan terkait dengan praktik pungli yang sudah pada titik yang memprihatinkan tersebut. "Pada kesempatan yang bak ini saya ingin sampaikan beberapa hal perlu kita selesaikan bersama-sama dalam rangka menindaklanjuti keluhan yang ada di masyarakat, juga kedua dalam rangka percepat progam di pemerintahan," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/2016). Presiden Jokowi mengaku dirinya menerima banyak laporan dari masyarakat yang mengeluhkan praktik pungli baik di perizinan tingkat daerah maupun pusat. Karena itu, Jokowi meminta kepada para gubernur untuk membuat langkah konkret agar praktik tersebut bisa dihentikan. Jika hal itu terus dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang juga bisa berdampak pada menurunnya daya saing ekonomi Indonesia. "Pungli ini sudah puluhan tahun kita biarkan. Kita permisif terhadap pungli, karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah konkret bicara pungli, bukan hanya KTP, izin seritifikat. Tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, di rumah bahkan di rumah sakit, terus kita bersama kita kurangi dan hilangkan," katanya. Pemberantasan pungli di daerah sepenuhnya akan menjadi kewenangan kepala daerah masing-masing. Namun, Presiden Jokowi berharap ada keterpaduan bersama dengan pemerintah pusat agar upaya yang dilakukan bisa berjalan efektif. Di sisi lain, Presiden meminta para gubernur untuk mengontrol kinerja kepala dinas yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin. "Perzjinan ini juga kelihatan banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah, saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati dan walikota. Contoh izin soal manufaktur, industri. Saya barusan bertemu dengan investor. Mereka hitung izin bisa sampai 20 lembar. Kalau dari pusat diurutkan sampai daerah, kalau sampai ini terus investasi tidak akan tahan sehingga ideks kemudahan berusaha masih jauh, rankingnya masih 109 sebelumnya 120," jelas Presiden. Pemerintah telah membentuk satuan tugas pemberantasan pungli atau yang disebut Saber Pungli. Tim yang melibatkan lintas sektor ini akan mulai fokus bekerja dengan menyasar tempat-tempat yang rawan terjadi praktek pungli. "Pusat juga sama ini kita akan lihat minggu depan kita konsetrasi di situ. Gak bisa diterus teruskan, saya kira itu sebagai pembuka, masih banyak hal yang ingin saya sampaikan. Baik masalah pembebasan lahan, investasi dan pariwisata, aka saya lanjutkan setelah tidak ada media," tukasnya. Presiden mengingatkan bahwa penting sekali masalah perizinan ini harus disederhanakan, karena menjadi area yang rawan terjadi pungli. Diakuinya bahwa untuk mengurus izin mendirikan sebuah industri besar, izin perindustrian, pedagangan, kesehatan lingkungan, dan tenaga kerja sekalipun semakin ruwet akibat dari panjangnya alur izin yang harus didapatkan. "Contoh mendirikan bangunan ada parobolanya minta izin sendiri parabola. Ada hotel buat kolam renang izin sendiri buat kolam, ada hotel dan restoran izin sendiri. Kalau seperti ini percuma kita marketingi bahwa negara ini ramah terhadap investasi, praktiknya masih seperti ini," ujar Presiden. (Has)