Manado, Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya sudah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar tahun depan minimal bisa menyelesaikan 5 juta sertifikat tanah, kemudian tahun depannya lagi 7 juta sertifikat, berikutnya 9 juta sertifikat. "Separuhnya saja belum sampai, maka telah saya targetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun depan minimal 5 juta sertifikat dikeluarkan, tahun depannya 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta, sehingga 2025 seluruh Indonesia sudah pegang sertifikat," tandas Presiden Jokowi di sela-sela acara penyerahan 1.051 sertifikat di Kantor Bupati Minahasa Utara, Selasa (18/10/2016). Hadir Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan tidak ada pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah. Terkait masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat, Kepala Negara meminta seluruh BPN di Indonesia untuk bisa menuntaskan persoalan Prona hingga 2025. Ia mengungkapkan bahwa proyek program nasional argaria (prona) sertifikat tanah ini sudah berjalan 35 tahun namun baru mencapai 46 persen dari total bidang tanah di seluruh Indonesia. “Ini penting karena proyek prona sudah berjalan 35 tahun, tapi belum rampung sampai sekarang. Baru mencapai 46 persen se-Indonesia,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (Baca: Jokowi: Petugas BPN Jangan Lagi Persulit Pengurusan Sertifikat Warga!) Mengenai pungutan liar dalam pengurusan sertifikat, Jokowi mengancam akan memecat oknum pelaku pungli. “Prona harusnya gratis. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran BPN karena bisa diselesaikan, tapi hati-hati masalah pungli sertifikat. Stop. Hentikan!" seru Presiden. Jokowi menginstruksikan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan target seluruh bidang tanah di Indonesia bersertifikat pada 2024. "Semuanya harus bareng-bareng, bersinergi gubernur, bupati, pemerintah pusat agar (program) ini cepat selesai," pinta mantan Gubernur DKI Jakarta. lebih lanjut, Presiden mengakui bahwa lambatnya penyelesaian program sertifikat tanah nasional ini terkendala kekurangan juru ukur dan juru data. "Kalau dari PNS tidak cukup, ngak apa-apa diambil dari luar diberi kompetesi karena juru ukurnya kurang 10 ribu orang. Kalau tidak dipenuhi dari luar kapanpun urusan sertifikat tanah tidak akan selesai-selesai," tuturnya. Politisi PDI Perjuangan ini pun berharap tambahan tenaga juru ukur dan juru data ini sudah mendapatkan tambahan sehingga pengukuran sebagai syarat sertifikat tanah dapat segera diselesaikan dan waktunya tidak terlalu lama. (Red)