Ridwan Hisjam: Fungsi Legislasi Harus Terus Ditingkatkan

Jakarta, Obsessionnews.com - Ada kegundahan dalam diri politisi Partai Golkar satu ini terkait eksistensi parlemen di mata rakyat. Ya, Ridwan Hisjam miris karena hingga saat ini lembaga DPR RI masih belum memperoleh kepercayaan penuh dari rakyat.
Salah satu sebabnya adalah masih belum pesatnya DPR menjalankan fungsi legislasinya. Anggota Komisi X DPR RI ini tak menampik jika salah satu yang disorot masyarakat adalah DPR tidak maksimal melaksanakan fungsi legislasi atau membuat Undang-Undang (UU). Hal ini tercermin dari minimnya UU yang dihasilkan. Bayangkan saja, dalam setahun hanya menelurkan dua UU, padahal dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdapat 30 Rancangan Undang-Undang (RUU). “Undang undang itu kan aturan untuk mengatur masyarakat. Ini artinya masyarakat harus mematuhi UU. Kalau tidak ada UU, negara ini seperti rimba, dan yang berlaku adalah hutan rimba.Oleh karena itu UU harus ada,” tegasnya.
Namun, masalahnya, ujarnya, DPR tidak bisa dipaksa ditargetkan menghasilkan sekian banyak UU. “Kita bisa bikin 30 UU dalam setahun. Siapa bilang nggak bisa? Tapi, bagaimana dengan isinya? Apakah ini sesuai dengan aspirasi rakyat?” tandas Ridwan kepada Men’s Obsession di Gedung DPR. Menurutnya, DPR tidak perlu banyak membuat UU. Yang penting UU tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat. Kalau terlalu banyak UU hal itu dapat menjerat masyarakat. “Saya setuju dengan statemen Presiden jokowi, yakni jangan bikin banyak UU dan perda (peraturan daerah). Banyaknya UU dan perda malah membelenggu kita , terutama di bidang ekonomi. Banyaknya UU dan perda bikin high cost economy,” tuturnya. Ridwan mengatakan, DPR di bawah kepemimpinan Ade Komarudin dewasa ini tengah berusaha melakukan pencitraan perbaikan agar lembaga legislatif ini dipercaya masyarakat. Ridwan menginginkan lembaga ini menjadi modern. “Salah satu cara menuju parlemen modern adalah anggota parlemen bekerja secara transparan. Kalau anggota parlemen main patgulipat dengan eksekutif dalam membahas UU atau anggaran itui namanya cara tradisional,” tegasnya. Ia menambahkan parlemen harus membuat sistem melalui teknologi supaya tidak terjadi praktik kongkalingkong antara anggota parlemen dengan pihak eksekutif. Cara lainnya agar menjadi parlemen modern adalah pengetahuan anggota parlemen harus di-upgrade. Artinya, setiap anggota parlemen dituntut terus banyak belajar tentang berbagai hal. Gagasan lainnya untuk mewujudkan parlemen modern adalah menyelenggarakan sekolah politik untuk meningkatkan kualitas anggota parlemen. Sekolah politik bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah. Di sekolah politik ini anggota parlemen akan diajari membuat APBN, APBD, dan lain sebagainya, agar tidak kalah dengan eksekutif. Ide lainnya untuk menjadi parlemen modern, kata Ridwan, harus tersedia fasilitas yang memadai, seperti gedung baru. Gedung yang sekarang melebihi kapasitas. Oleh karena itu perlu dibangun gedung baru agar anggota parlemenbetah bekerja. Beberapa waktu lalu muncul wacana pembangunan gedung DPR, tapi diprotes oleh masyarakat. Akibatnya batal dibangun. Ridwan yang berlatar belakang pengusaha property sudah lama terjun ke pentas politik dan bergabung dengan partai beringin. Ia pertama kali menjadi anggota MPR dan DPR di awal reformasi, yakni periode 1997-1999 dan 1999-2004. Kemudian menjadi anggota DPR lagi pada periode 2014-2019 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Dan juga pernah memimpin DPRD Jatim periode 2004-2009. Ia rajin menyambangi konstituen di dapilnya. Bahkan ia mendirikan rumah aspirasi yang diberi nama RH Center di Kota Malang yang melayani aspirasikonstituennya di dapil Malang Raya. RH Center buka seperti kantor dan masyarakat dapat mengajukan aspirasinya dan proposal. Selanjutnya Ridwan menyampaikan aspirasi rakyat ke kementerian-kementerian terkait. Banyak yang telah berhasil diperjuangkan Ridwan di dapilnya, yakni pembangunan ruang kelas baru (RKB), perbaikan sekolah, pemberian beasiswa, pembangunan lapangan sepakbola, festifal2 budaya dan lain sebagainya. Ia berkomitmen berupaya keras memperjuangkan aspirasi rakyat agar rakyat hidup sejahtera. Ridwan salah satu politisi yang setia pada Golkar, sementara banyak kader Golkar yang pindah ke partai lain. Pria kelahiran Surabaya, 26 Mei 1958 ini pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur (2000-2004) dan Wakil Bendahara/Wakil Sekjen DPP Partai Golkar (2009-2015). Saat ini Ridwan menjadi Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Jawa III yang mencakup wilayah Jawa Timur. Ridwan juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Bidang Kesra yang mengoordinir Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X, yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua Komisi X. (Arif RH) Artikel ini dalam versi cetak telah diterbitkan di Majalah Men's Obsession edisi Oktober 2016 dalam rangka memperingati Hari Parlemen Indonesia tanggal 16 Oktober.
Salah satu sebabnya adalah masih belum pesatnya DPR menjalankan fungsi legislasinya. Anggota Komisi X DPR RI ini tak menampik jika salah satu yang disorot masyarakat adalah DPR tidak maksimal melaksanakan fungsi legislasi atau membuat Undang-Undang (UU). Hal ini tercermin dari minimnya UU yang dihasilkan. Bayangkan saja, dalam setahun hanya menelurkan dua UU, padahal dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terdapat 30 Rancangan Undang-Undang (RUU). “Undang undang itu kan aturan untuk mengatur masyarakat. Ini artinya masyarakat harus mematuhi UU. Kalau tidak ada UU, negara ini seperti rimba, dan yang berlaku adalah hutan rimba.Oleh karena itu UU harus ada,” tegasnya.
Namun, masalahnya, ujarnya, DPR tidak bisa dipaksa ditargetkan menghasilkan sekian banyak UU. “Kita bisa bikin 30 UU dalam setahun. Siapa bilang nggak bisa? Tapi, bagaimana dengan isinya? Apakah ini sesuai dengan aspirasi rakyat?” tandas Ridwan kepada Men’s Obsession di Gedung DPR. Menurutnya, DPR tidak perlu banyak membuat UU. Yang penting UU tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat. Kalau terlalu banyak UU hal itu dapat menjerat masyarakat. “Saya setuju dengan statemen Presiden jokowi, yakni jangan bikin banyak UU dan perda (peraturan daerah). Banyaknya UU dan perda malah membelenggu kita , terutama di bidang ekonomi. Banyaknya UU dan perda bikin high cost economy,” tuturnya. Ridwan mengatakan, DPR di bawah kepemimpinan Ade Komarudin dewasa ini tengah berusaha melakukan pencitraan perbaikan agar lembaga legislatif ini dipercaya masyarakat. Ridwan menginginkan lembaga ini menjadi modern. “Salah satu cara menuju parlemen modern adalah anggota parlemen bekerja secara transparan. Kalau anggota parlemen main patgulipat dengan eksekutif dalam membahas UU atau anggaran itui namanya cara tradisional,” tegasnya. Ia menambahkan parlemen harus membuat sistem melalui teknologi supaya tidak terjadi praktik kongkalingkong antara anggota parlemen dengan pihak eksekutif. Cara lainnya agar menjadi parlemen modern adalah pengetahuan anggota parlemen harus di-upgrade. Artinya, setiap anggota parlemen dituntut terus banyak belajar tentang berbagai hal. Gagasan lainnya untuk mewujudkan parlemen modern adalah menyelenggarakan sekolah politik untuk meningkatkan kualitas anggota parlemen. Sekolah politik bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah. Di sekolah politik ini anggota parlemen akan diajari membuat APBN, APBD, dan lain sebagainya, agar tidak kalah dengan eksekutif. Ide lainnya untuk menjadi parlemen modern, kata Ridwan, harus tersedia fasilitas yang memadai, seperti gedung baru. Gedung yang sekarang melebihi kapasitas. Oleh karena itu perlu dibangun gedung baru agar anggota parlemenbetah bekerja. Beberapa waktu lalu muncul wacana pembangunan gedung DPR, tapi diprotes oleh masyarakat. Akibatnya batal dibangun. Ridwan yang berlatar belakang pengusaha property sudah lama terjun ke pentas politik dan bergabung dengan partai beringin. Ia pertama kali menjadi anggota MPR dan DPR di awal reformasi, yakni periode 1997-1999 dan 1999-2004. Kemudian menjadi anggota DPR lagi pada periode 2014-2019 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Dan juga pernah memimpin DPRD Jatim periode 2004-2009. Ia rajin menyambangi konstituen di dapilnya. Bahkan ia mendirikan rumah aspirasi yang diberi nama RH Center di Kota Malang yang melayani aspirasikonstituennya di dapil Malang Raya. RH Center buka seperti kantor dan masyarakat dapat mengajukan aspirasinya dan proposal. Selanjutnya Ridwan menyampaikan aspirasi rakyat ke kementerian-kementerian terkait. Banyak yang telah berhasil diperjuangkan Ridwan di dapilnya, yakni pembangunan ruang kelas baru (RKB), perbaikan sekolah, pemberian beasiswa, pembangunan lapangan sepakbola, festifal2 budaya dan lain sebagainya. Ia berkomitmen berupaya keras memperjuangkan aspirasi rakyat agar rakyat hidup sejahtera. Ridwan salah satu politisi yang setia pada Golkar, sementara banyak kader Golkar yang pindah ke partai lain. Pria kelahiran Surabaya, 26 Mei 1958 ini pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur (2000-2004) dan Wakil Bendahara/Wakil Sekjen DPP Partai Golkar (2009-2015). Saat ini Ridwan menjadi Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Jawa III yang mencakup wilayah Jawa Timur. Ridwan juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Bidang Kesra yang mengoordinir Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X, yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua Komisi X. (Arif RH) Artikel ini dalam versi cetak telah diterbitkan di Majalah Men's Obsession edisi Oktober 2016 dalam rangka memperingati Hari Parlemen Indonesia tanggal 16 Oktober.




























