Jakarta, Obsessionnews.com - Negara Indonesia sudah dinyatakan darurat pungutan liar (pungli). Untuk itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) akan membahas masalah pungli tersebut sesuai apa yang diinstruksikan oleh Presiden RI Jokowi. "Itu kita akan bahas, masalah itu instruksi presiden. Kita liat betapa pungli sudah begitu masif," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (14/10/2016). Menurutnya, dengan adanya pungli ini memberikan dampak negatif lain yang perlu harus segera disikapi. "Dengan pungli ini tentunya akan memberatkan masyarakat," katanya. Prasetyo menambahkan, dalam konteks lebih besar, bisa mempengaruhi iklim investigasi nantinya. "Orang yang mau investasi di sini dengan pungli ini di mana masalah pengurusan setiap persoalan jadi berbelit-belit," jelasnya. Selain berbelit-belit juga makan waktu lama, kalau tidak dikasih upeti, mereka yang mau inves di sini berpikir ulang. "Maka ini perlu perhatian kita dan diberantas, harus disapu bersih," pungkasnya. (Purnomo)