Jakarta, Obsessionnews.com- Nampaknya, Presiden Jokowi memberi shock therapy kepada semua PNS/birokrasi di semua Kementerian yang melakukan korupsi pungli dengan memeri contoh penggerebekan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Yakni, Presiden turun langsung memantau proses penggeledahan yang dilakukan penyidik kepolisian dalam penggerebekan setelah mendapat informasi adanya operasi tangkap tangan di kantor Kemenhub, Selasa (11/10/2016). Jokowi juga memerintahkan agar memecat oknum yang telah melakukan praktik pungli pengurusan perizinan. Namun, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Politik (1989-1990) Brigjen TNI (Purn) Dr Saafroedin Bahar justeru sinis dan menilai perilaku Presiden Jokowi tersebut lucu. Menurutnya, tindakan yang di lakukan Jokowi hal yang bukan domain dari seorang presiden. “Lucu,” sinis Saafroedin, Rabu (12/10). Saafroedin Bahar menuturkan tugas seorang presiden semestinya tidak mengurusi kasus yang tidak tergolong besar ini. “Seyogyanya seorang presiden menangani kebijakan dan strategi pada tingkat nasional, dan bukan pada kasus-kasus kecil seperti itu,” kecamnya. Dosen Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menegaskan, masih banyak kasus besar yang mesti ditangani Jokowi agar bangsa Indonesia sejahtera bebas dari korupsi yang merajalela. Contohnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berindikasi penyimpangan uang negara sebesar Rp138 triliun oleh para koruptor. “Seperti penyelesaian kasus BLBI, Bank Century, dan yang seperti itu,” ucap Saafroedin Bahar. (Popi Rahim)