Jakarta, Obsessionnews.com - Memilih pemimpin, termasuk di dalamnya wakil rakyat dan eksekutif, merupakan persoalan yang sangat penting dan terkait kepentingan bersama. Pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam, mengatakan, jika memilih hanya didasari pada selera, maka output pemilihan akan sangat meragukan. Karena sangat subjektif dan tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional. “Selera dapat dikatakan suatu hal yang dimiliki oleh individu manusia secara alami. Padahal pemilihan berarti melibatkan suatu upaya yang bukan hanya alami, tetapi juga rasional,” kata Hikam seperti dikutip Obsessionnews.com dari blog The Hikam Forum, Minggu (9/10/2016). Hal itu diungkapkan Hikam menanggapi pernyataan Syarief, politisi Partai Gerindra yang juga sekretaris tim pemenangan pasangan  Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya Syarief mengatakan,  tidak masalah apabila masyarakat memilih kepala daerah berdasarkan unsur-unsur primordialisme, seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, merupakan hak masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya berdasarkan kategori apa pun. "Apalagi kalau kita bingung, bagus-bagus semua nih tiga calon. Pilih yang mana ya? Pastilah nanya asal-usul dia dari mana," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (8/10). Hikam mengungkapkan, negara RI dibentuk oleh para pendirinya dengan kesadaran pentingnya sebuah komunitas bangsa yang baru yang mengatasi primordialisme. Itu sebabnya nasionalisme menjadi salah satu fondasi NKRI. Hal ini termaktub baik tersirat maupun tersurat dalam dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Bahwa untuk mencapai sebuah komunitas bangsa tersenut harus melalui proses panjang dan sulit. “Hal itu sangat wajar, karena adanya fakta kemajemukan masyarakat Indonesia dan kondisi struktural masyarakat pasca-kolonial yang menjadi hambatannya,” kata mantan Menteri Riset dan Teknologi ini. Tetapi, lanjutnya,  hal itu tidak bisa dan tidak boleh menjadi alasan atau apologia, bahwa kehidupan ketatanegaraan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan negara, serta diamanatkan oleh konstitusi, lantas bisa direduksi dengan wacana selera. Justru sebaliknya, kewajiban seluruh penyelenggara negara, parpol, politisi, organisasi masyarakat sipil, dan bahkan warga negara RI adalah mendidik semua anak bangsa untuk semakin rasional dalam memilih pemimpin dan meninggalkan legacy primordialisme. “Saya tak bisa membayangkan jika omongan Syarief ini dijadikan platform politik dari parpolnya, Gerindra, dalam soal memilih wakil rakyat dan eksekutif pada setiap level. Lalu apakah fungsi parpol yang salah satunya adalah pendidikan politik itu? Apakah Gerindra akan membiarkan rakyat Indonesia menggunakan selera masing-masing dalam memilih pemimpin mereka?” ujar Hikam. Ia menduga statemen Syarief itu muncul karena adanya kegaduhan yang kini marak gara-gara Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dituding oleh lawan politiknya melakukan penistaan terhadap agama dan kitab suci. Tak pelak lagi, strategi kampanye yang mengeksploitasi primordialisme dan politik identitas pun berkembang. “Bisa jadi Syarief mencoba memanfaatkan situasi ini bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang didukungnya, sehingga menggunakan wacana 'selera' utk menjustifikasi fenomena primordialisme dalam Pilkada DKI. Bukannya dia mencoba meredam tren yang sangat kontraproduktif bagi pembangunan demokrasi itu, dia justru mengatakan bahwa primordialisme sebagai dasar pemilihan calon gubernur adalah hal yang wajar, karena hal itu adalah selera!” tandas mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini. Hikam menambahkan, semestinya Gerindra, yang ia tahu punya komitmen kuat dalam mengembangkan nasionalisme dan demokrasi itu, menjadi salah satu garda terdepan dalam meredam dan memberantas tren penggunaan primordialisme di DKI. Bukan justru membiarkan dan terkesan melegitimasinya. “Saya yakin petinggi Gerindra seperti Pak Prabowo Subianto adalah sosok yang anti terhadap pemakaian primordialisme dalam politik Indonesia. Apalagi latar belakang beliau adalah prajurit TNI, yang merupakan entitas yang sangat kuat nasionalismenya sepanjang sejarah Republik ini!” katanya. Hikam dengan tegas menolak primordialisme di Pilkada DKI. “Nasionalisme yes, primordialisme no!” pungkasnya. (@arif_rhakim)Baca Juga:MUI Minta Polri Tangkap Ahok Karena Lecehkan Agama IslamHabib Rizieq Ajak Umat Islam Tangkap AhokParmusi Akan Tuntut Ahok tentang Penistaan Agama IslamAkbar Tandjung Bujuk Novanto Suruh Ahok Minta MaafHabiburokhman Sarankan Ahok Minta MaafSoal Penistaan Alquran, Nusron Bela Habis AhokAhok, Surat Al Maidah 51 dan Kemarahan Umat IslamPengadilan yang Tentukan Ahok Menista Agama Atau TidakPentolan FPI Ingin Tangkap Ahok