Surabaya, Obsessionnews.com - Aksi unjuk rasa menolak upah murah dilakukan sekitar 5 ribu buruh se-Jawa Timur (Jatim) di Gedung Grahadi, Surabaya. Hari ini (29/09/2016) buruh mendesak Gubernur Jatim Soekarwo untuk mengesahkan angka upah sesuai hasil Kebutuhan Hidup Layak (KHL). "Kita minta upah murah tidak berlaku di Jawa Timur, Pak De Karwo harus dengarkan jeritan buruh," tegas Agus, salah satu Korlap aksi di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (29/9/2016). Dalam aksi kali ini, buruh selain menolak upah murah di Jatim  juga meminta Penghapusan PP 78 yang masih dianggap momok bagi buruh. Hal ini dikarenakan formulasi upah yang tercantum menjadi hal merugikan buruh. Terlebih, Perda Perlindungan Pekerja yang sudah digedok disinyalir juga melemahkan posisi buruh lokal di Jatim. [caption id="attachment_154341" align="aligncenter" width="640"] Para buruh meminta Penghapusan PP 78 yang masih dianggap momok bagi buruh.[/caption] Fitri Yuliani, salah satu buruh asal Gresik, mengaku jika aksi ini untuk memperjelas skema pengupahan di Jawa Timur. Dipastikan, jika pada penetapan upah 2017 nantinya masih jauh dari harapan buruh sesuai KHL. "Buruh sudah menyumbang pajak besar untuk Jatim, perputaran ekonomi juga besar bersumber dari buruh. Sudah selayaknya Pemprov mendengarkan aspirasi kami," jelasnya. Dari pantauan di lapangan, seluruh buruh melakukan longmarch dari ruas jalan Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, hingga jalan Gubernur Suryo. Dalam aksi ini, pengawalan dilakukan polisi cukup ketat. Hal ini untuk antisipasi adanya aksi provokasi mengganggu jalannya unjukrasa. (Rud)