Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku selama ini tanah milik negara tengah dikuasai oleh beberapa oknum yang disewa dengan harga tinggi. Hal tersebut ia katakan, terkait dengan strateginya dalam mengembangkan ekonomi di tanah air melalui pembangunan pasar modern, salah satunya di kasawan Muara Baru jakarta Utara, sementara ada beberapa lahan yang dikuasai oknum pengusaha. "Tapi selama ini pemerintah tidak bisa apa-apa, karena dikuasai pengusaha yang tidak appropriate. Nah sekarang kita harus tegas. Kita akan menggunakan tempat tersebut semaksimal mungkin untuk para stakeholder,” ungkap Susi, Selasa (27/9/2016). Sementara itu Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin mengatakan, saat ini ada tiga perusahaan yang sudah jatuh tempo, yakni dua perusahaan sudah memperpanjang dan satu sedang proses perpanjang. Sedangkan untuk kenaikan tarif, Syahril menjelaskan akan dinaikkan secara bertahap. "Tarif ini kita tetapkan untuk lima tahun ke depan dan berdasarkan Kemenkeu, dinaikkannya secara bertahap, jadi per semester dinaikkan", jelas Syahril. Susi melanjutkan, dahulu aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) disewa tanpa kira-kira. Sementara para pengusaha mematok harga sewa yang tinggi. "Pengusaha pasang sewa dengan harga tinggi. Ya masa pemerintah yang pasang, mereka ga mau nyewa. Apa lagi ini kita harus memberi masukan kepada negara lho", paparnya. Selain itu soal investasi, KKP siap menggelontorkan 200 miliar dan dari Perindo senilai 360 miliar. "Sementara untuk total perbaikannya seluas 100 hektarnya bisa mencapai 3 hingga 5 triliun. Tapi itu kan juga akan gandeng swasta nanti", tutupnya. Tak hanya di Muara Baru, KKP juga menargetkan di Semarang, Surabaya dan Bandung. Susi mengharapkan dengan didirikannya pasar ikan modern oleh KKP, terus memantapkan langkah Indonesia untuk berada di garis depan sektor kelautan dan perikanan, serta mewujudkan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia.(Aprilia Rahapit)