Pengamat: Terjadi Degradasi Parpol di Pilkada DKI 2017
Jakarta, Obsessionnews.com- Ada sebuah ungkapan bijak bahwa di dalam kesulitan atau keterpurukan apapun, selalu ada hikmah yang bisa didapat. Pengamat politik Muhammad AS Hikam sepakat dengan pesan moral tersebut, khususnya jika dihubungkan dengan kondisi carut marut kehidupan politik Indonesia saat ini. Yaitu adanya fenomena terjadinya degradasi kualitas, kredibiltas, dan tentu saja akseptabilitas partai politik (parpol) dan para elitenya. [caption id="attachment_143955" align="alignright" width="277"]
Muhammad AS Hikam.[/caption] “Dalam kondisi yang berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, kita tetap bisa mengambil pelajaran dan menggunakannya bagi perbaikan di masa depan,” kata Hikam seperti dikutip Obsessionnews.com dari tulisannya di blog The Hikam Forum, Minggu (25/9/2016). Dosen Universitas Presiden, Cikarang, Jawa Barat, ini mengungkapkan berbagai indikasi mengenai kondisi degradasi tersebut sudah banyak ditemukan. Yakni makin rendahnya tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap parpol, rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR/DPRD, masih terus terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) oleh anggota DPR/DPRD, dan produktifitas yang rendah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan. Dan yang paling mencolok adalah langkanya kader parpol sebagai calon pemimpin yang bermutu. Yang terakhir ini, kata Hikam, sangat kasat mata ketika rakyat di seluruh Indonesia disuguhi fakta dari tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, hanya dua orang yang berasal dari parpol. Mereka adalah Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno. “Rasanya tak ada contoh degradasi parpol yang begitu nyata melebihi Pilkada di ibukota, yang konon menjadi cermin dan etalase politik di Nusantara itu,” ujar Hikam. Mantan Menteri Riset dan Teknologi di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menunjuk kasus penentuan paslon dari kubu Koalisi Keluargaan. Menurutnya, kondisi degradasi itu terjadi karena sikap dan perilaku parpol dalam Koalisi Keluargaan tidak lagi berdiri tegak di atas prinsip demokrasi, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. “Alih-alih parpol-parpol tersebut menjadi sebuah organisasi dan lembaga politik yang sulit dibedakan dengan sebuah kartel, yakni pengelompokan para boss mafioso yang hanya memikirkan kepentingan para elitenya dan kelompoknya. Parpol-parpol tersebut jadinya bukan merupakan kekuatan politik strategis yang menjadi leading secto' dalam membawa kepentingan bangsa dan negara, tetapi hanya kepentingan sendiri,” kata Hikam. Hal inilah yang menyebabkan mengapa parpol-parpol penantang petahana itu kemudian gagal memunculkan figur-figur yang memiliki popularitas, kapabilitas dan elektabilitas yang seimbang. “Paslon-paslon yang muncul sebagai penantang petahana adalah orang-orang yang belum teruji mutunya dan diseleksi tanpa memperhatikan suara dan kepentingan rakyat. Tetapi hanya selera para boss 'kartel parpol' itu,” tandasnya. Pilkada DKI 2017 diikuti tiga paslon gubernur dan wakil gubernur. Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berduet dengan Djarot Saiful Hidayat diusung PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Golkar. Pasangan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jl. Diponegoro, Jakata Pusat, Selasa (20/9). Sementara itu Koalisi Keluargaan terbelah menjadi dua kubu, yakni Kubu Cikeas dan Kubu Kertanegara. Kubu Cikeas yang berisi empat parpol, yakni Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PPP mengusung duet Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni. Pasangan ini dideklarasikan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Jawa Barat, Kamis (22/9). Sedangkan Kubu Kertanegara yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKS mengusung Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Duet ini dideklarasikan di rumah keluarga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (23/9). (@arif_rhakim)
Muhammad AS Hikam.[/caption] “Dalam kondisi yang berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, kita tetap bisa mengambil pelajaran dan menggunakannya bagi perbaikan di masa depan,” kata Hikam seperti dikutip Obsessionnews.com dari tulisannya di blog The Hikam Forum, Minggu (25/9/2016). Dosen Universitas Presiden, Cikarang, Jawa Barat, ini mengungkapkan berbagai indikasi mengenai kondisi degradasi tersebut sudah banyak ditemukan. Yakni makin rendahnya tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap parpol, rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR/DPRD, masih terus terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) oleh anggota DPR/DPRD, dan produktifitas yang rendah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan. Dan yang paling mencolok adalah langkanya kader parpol sebagai calon pemimpin yang bermutu. Yang terakhir ini, kata Hikam, sangat kasat mata ketika rakyat di seluruh Indonesia disuguhi fakta dari tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, hanya dua orang yang berasal dari parpol. Mereka adalah Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno. “Rasanya tak ada contoh degradasi parpol yang begitu nyata melebihi Pilkada di ibukota, yang konon menjadi cermin dan etalase politik di Nusantara itu,” ujar Hikam. Mantan Menteri Riset dan Teknologi di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menunjuk kasus penentuan paslon dari kubu Koalisi Keluargaan. Menurutnya, kondisi degradasi itu terjadi karena sikap dan perilaku parpol dalam Koalisi Keluargaan tidak lagi berdiri tegak di atas prinsip demokrasi, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. “Alih-alih parpol-parpol tersebut menjadi sebuah organisasi dan lembaga politik yang sulit dibedakan dengan sebuah kartel, yakni pengelompokan para boss mafioso yang hanya memikirkan kepentingan para elitenya dan kelompoknya. Parpol-parpol tersebut jadinya bukan merupakan kekuatan politik strategis yang menjadi leading secto' dalam membawa kepentingan bangsa dan negara, tetapi hanya kepentingan sendiri,” kata Hikam. Hal inilah yang menyebabkan mengapa parpol-parpol penantang petahana itu kemudian gagal memunculkan figur-figur yang memiliki popularitas, kapabilitas dan elektabilitas yang seimbang. “Paslon-paslon yang muncul sebagai penantang petahana adalah orang-orang yang belum teruji mutunya dan diseleksi tanpa memperhatikan suara dan kepentingan rakyat. Tetapi hanya selera para boss 'kartel parpol' itu,” tandasnya. Pilkada DKI 2017 diikuti tiga paslon gubernur dan wakil gubernur. Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berduet dengan Djarot Saiful Hidayat diusung PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Golkar. Pasangan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jl. Diponegoro, Jakata Pusat, Selasa (20/9). Sementara itu Koalisi Keluargaan terbelah menjadi dua kubu, yakni Kubu Cikeas dan Kubu Kertanegara. Kubu Cikeas yang berisi empat parpol, yakni Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PPP mengusung duet Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni. Pasangan ini dideklarasikan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Jawa Barat, Kamis (22/9). Sedangkan Kubu Kertanegara yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKS mengusung Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Duet ini dideklarasikan di rumah keluarga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (23/9). (@arif_rhakim)
Share:
