Jakarta, Obsessionnews.com - Langkah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarno Putri yang mengusung nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan calon gubernur-wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 menuai kritik banyak kalangan. Sebagai partai yang mengusung nama wong cilik, PDI-P harusnya mendengarkan aspirasi arus bawah, maupun juga mempertimbangkan suara penolakan dari masyarakat yang selama ini menjadi korban penindasan dari sang gubernur. Kondisi yang terjadi saat ini telah mencerminkan bahwa ideologi PDI-P sudah tertutup oleh kepentingan pribadi Megawati. Manuver politik yang ditujukan oleh Megawati ini bukan saja ditunjukkan saat pilgub ini saja, melainkan dalam beberapa kasus-kasus lain juga demikian. "Kalau terjadi seperti ini terus, bukan hanya PDI-P saja yang menjadi milik Megawati tetapi Indonesia juga bisa dikuasainya untuk kepentingan pribadi," ujar Ketua Umum Angkatan Muda Samudera Raya (Amara) Herfan Nurmansa di Jakarta, Jumat (23/9/2016). Sebelum Ahok-Djarot dipasangkan, suara penolakan terdengar keras di internal PDI-P, lebih khusus pengurus wilayah. Banyak hal yang menjadi alasan penolakan itu, diantaranya Ahok cenderung bersikap arogan, mengeluarkan kata-kata kasar padahal sebagai pejabat publik dan yang tidak kalah penting namanya ikut terseret dalam sejumlah kasus korupsi. Herman mengatakan percuma PDI-P memiliki AD/ART tetapi Megawati sendiri selalu terlibat dalam pengambilan keputusan. Aspirasi pengurus ditingkat DPD PDI-P DKI Jakarta tidak pernah digunakan. "Mekanisme mesin partai tidak di pergunakan yaitu mendengarkan aspirasi DPD PDI-P DKI yang menjadi ujung tombak berada dibawah dalam menyerap aspirasi rakyat Jakarta, tetapi ujung ujungnya semua keputusan diambil sendiri oleh Megawati," kata Herfan. Megawati juga dikritik lantaran mengusung pasangan Ahok-Djarot pada saat last minute. Padahal harapan sejumlah bakal calon yang sebelumnya mengikuti tahapan seleksi di PDI-P bisa menjadi pilihan utama. Herfan menilai Megawati sengaja 'membunuh' langkah bakal calon lainnya untuk bermanuver mencari partai pengusung. "Kalau memang memilih mengusung Ahok-Djarot harusnya Megawati dan PDI Perjuangan tidak perlu memberikan harapan dengan membuka peluang pendaftaran atau melakukan fit and propertest kepada calon calon lainnya," tegas Herfan. (Has)