Data Valid Potensi Sumber Listrik Penting Bagi Investor

Data Valid Potensi Sumber Listrik Penting Bagi Investor
Padang, Obsessionnews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) diminta untuk mengumpulkan data awal sebelum mengeluarkan izin prinsip bagi investor yang berencana membangun Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH). Ketua Pembina Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) Eddie Widiono mengatakan, data awal perlu valid agar ke depan tidak terjadi kekeliruan. "Kalau awalnya sudah salah, ke belakangan akan repot," katanya disela-sela diskusi kegiatan diskusi sukses membangun dan mengelola PLTMH, di Gubernuran, Padang, Kamis (22/9/2106) siang. Diskusi dengan tema sukses membangun dan mengelola PLTMH bertempat di Gubernuran, Padang yang dibuka, Rabu (21/9/2106), masih berlangsung hingga Kamis (22/9/2016. Eddie mengatakana, data awal yang dibutuhkan mulai dari proses awal hingga kajian ilmiah harus dikerjakan dengan serius, menyangkuat dari geologi, topologi dan hidrologi. "Kami harapkan Pemprov Sumbar meningkatkan kualitas kepemilikan data-data tersebut secara seksama dengan melibatkan universitas sehingga bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya. Diskusi tersebut, selain melibatkan pemerintah bersama pihak Pembangkit Tenaga Listrik (PLN) juga investor dengan harapan bisa mengetahui tantangan dan harapanserta kemudahan berinvestasi di sektor energi terbarukan. Selain memperkuat data awal, Pemprov Sumbar disarankan agar memperkuat koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mengeluarkan izin prinsip bagi investor yang berencana membangun Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH), Hal itu diperlukan, mengingat selama ini, koordinasi antara keduanya dinilai kurang kuat. Kondisi itu terlihat dari adanya kejadian tidak terserapnya kapasitas energi listrik yang telah dihasilkan PLTMH karena jaringan PLN tidak memadai. “Koordinasi dengan PLN belum kuat. Contoh ada tiga izin prinsip PLTMH di daerah aliran sungai tertentu dikeluarkan. Masing-masing 10 MW, ternyata jaringan PLN disitu hanya mampu menampung 12 MW. Hal seperti ini ke depan jangan terjadi lagi,” ujarnya. Selain itu, Pemerintah harus memberikan kepastian kepada investor bahwa berinvestasi di Sumbar menguntungkan dengan resiko minimal. Pihak perbankan juga harus memberikan dukungan pendanaan yang optimal. (Musthafa Ritonga/@alisakina73)