Padang, Obsessionnews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) diminta agar memperkuat koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mengeluarkan izin prinsip bagi investor yang berencana membangun Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH). Ketua Pembina Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) Eddie Widiono mengatakan, koordinasi antara pemerintah dengan PLN kurang kuat dapat dilihat dari adanya kejadian tidak terserapnya kapasitas energi listrik yang telah dihasilkan PLTMH karena jaringan PLN tidak memadai. “Koordinasi dengan PLN belum kuat. Contoh ada tiga izin prinsip PLTMH di daerah aliran sungai tertentu dikeluarkan. Masing-masing 10 MW, ternyata jaringan PLN di situ hanya mampu menampung 12 MW. Hal seperti ini ke depan jangan terjadi lagi,” katanya di sela-sela kegiatan diskusi sukses membangun dan mengelola PLTMH, di Gubernuran, Padang, Rabu (21/9/2106). Selain perlunya koordinasi di bidang perizinan, para penanam modal PLTMH di Sumbar juga harus diberikan kepastian bahwa berinvestasi di Sumbar menguntungkan dengan risiko minimal. Begitu pula pihak perbankan juga harus memberikan dukungan pendanaan yang optimal. “Bagaiaman risiko bisa diminimalisir, ada kepastian dan kemudahan bagi investor, bagaimana perbankan mempermudah kucuran pinjaman. Ini yang akan kita diskusikan, hasilnya kita sampaikan ke Pemprov Sumbar agar bisa disusun sehingga menjadi informasi akurat yang layak dijadikan acuan bagi investor sebelum menanamkan modalnya,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Herry Martinus mengatakan, saat ini di Sumbar terdapat 500 titik potensial untuk dikembangkan menjadi PLTMH. Empat diantaranya telah beroperasi dengan kapasitas listrik yang dihasilkan 12, 270 MW. (Musthafa Ritonga/@alisakina73)