Padang, Obsessionnews.com - Tak jarang, urusan pemerintahan dari gubernur kepada bupati/walikota sering terputus. Situasi itu terjadi, karena ada nomor kontak bupati/walikota yang tidak bisa dihubungi. Kondisi demikian sering dialami oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno. Ketika hendak menindaklanjuti urusan kedinasan yang sifatnya cepat dan penting, nomor yang dituju tidak aktif. "Ini adalah contoh sederhana saja. Ada bupati/walikota nomor hanphonenya gak jelas. Kalaupun ada ganti-ganti melulu dan selalu tidak aktif. Yang repotnya, ajudannya pun ikut-ikutan," katanya saat acara rapat koordinasi gubernur dengan bupati/walikota, Kamis (15/9) siang. Bupati/walikota boleh gonta ganti nomor kontak, tapi alangkah lebih baik terlebih dahulu diberitahukan, sehingga apabila ada urusan mendesak bisa dikomunikasin cepat. "Boleh diganti, tapi beritahu kita atau kepada bawahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ketika ditanya SKPD, bersangkutan juga tidak memiliki nomor bersangkutan. Lalu bagaimana kalau begitu caranya untuk melapor," ujarnya. Irwan mengatakan, urusan pembangunan butuh koordinasi dengan cepat. Urusan pelayanan, kepala derah harus selalu mengaktifkan nomor handphone. “Makanya SKPD eselon II wajib hanphonenya aktif 7x24 jam, karena kerja kita tidak bisa dengan waktu jam kerja," sebutnya. Irwan juga mengatakan bahwa, surat yang dikirim oleh provinsi kepada kabupaten/kota butuh waktu lama untuk mendapatkan balasan. Ini menunjukkan bahwa kepedulian kepala daerahnya untuk pembanguan masih kurang. "Secara pribadi bisa dilakukan secara evaluasi, masih ada bupati walikota yang kurang peduli terhadap pembangunan. Mungkin jarang ditempat. Kalau dicari bawahannya tidak ketemu. Buktinya apa, balasan suratnya harus menunggu lama. Ini menunjukkan kurang peduli," terangnya. Irwan mengaku sering keluar daerah, namun untuk urusan surat jarang-jarang menunggu waktu. Ia berupaya menyempatkannya untuk menandatangani, walau kadang sudah tengah malam. Ia berharap, hasil rapat dengan tema "peningkatan ekonomi sumbar melalui pengembangan kepariwisataan dan pemberdayaan Usaha Menenagh Kecil Menengah (UMKM) serta penataan nagari/desa" ditindaklanjuti seluruh bupati/walikota. Namun masih terdapat keputusan rapat yang tidak ditindaklanjuti, karena kapasitas yang hadir saat rapat tidak berani untuk mengambil keputusan. "Rapat boleh dikatakan tidak efektif, dimana gubernur memimpin rapat, yang hadir ada yang tidak kapasitasnya untuk memutuskan. Ketika saat itu mau diputuskan,, bersangkutan harus melapor dulu kepada bupati walikota," pungkas Irwan. Ia berharap, setiap rapat koordinasi yang diadakan untuk menjadi perhatian bersama. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)