Jakarta, Obsessionnews.com - Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena merasa kesulitan untuk ‎membahas anggaran RKA KL maupun masalah holdingisasi lantaran Menteri BUMN Rini Soemarno masih dilarang mengikuti rapat-rapat di DPR. Kebijakan Kementerian BUMN sampai saat ini masih diwakili oleh Menteri Keuangan dari jaman Bambang Brodjonegoro sampai menteri yang baru Sri Mulyani. "Masak diwakili Menkeu mulu," ujar Idris di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/9/2016). Ia pun berharap Rini bisa kembali diizinkan untuk mengikuti rapat di DPR. Pencabutan larangan bagi ini bisa ditentukan melalui sidang paripurna. "Itu di pimpinan (DPR) kita serahkan bola di sana," katanya. Isu yang berkembang di kalangan awak media, bahwa Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto bakal menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno bersamaan dengan pengumuman Menteri ESDM yang baru. Namun, Idris enggan menanggapi lebih jauh wacana rumors tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perombakan kabinet. ‎ (Albar)