Jakarta, Obsessionnews.com - Pegiat dan pendukung ForBALI, yang sudah lebih kurang 4 tahun menolak reklamasi Telok Benoa saat ini menghadapi berbagai tuduhan yang dihembuskan oleh kelompok yang pro. Sebut saja dari ormas (Pospera), anggota DPRD Bali, dan juga Gubernur Bali sendiri. Ketua Setara Institute, Hendardi menilai resistensi para pejabat Bali terhadap ForBALI ini lebih menunjukkan ketundukkan para penyelenggara pemerintah daerah kepada kehendak pengusaha (investor) yang ekspansif mengeksploitasi Bali. "Warga Bali telah memperoleh gambaran utuh tentang sosok Gubernur dan salah satu wakil rakyatnya. Kepada siapa sebenarnya mereka bekerja," tandasnya di Jakarta, Senin (5/9/2016). Hendardi mengatakan gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa adalah bagian dan cara rakyat menolak kebijakan yang tidak memberikan dampak bagi rakyat, bahkan justru berpotensi membahayakan lingkungan hidup dan dampak sosial ikutan. I Wayan Suardana (Gendo) dilaporkan Pospera atas tuduhan penyebaran kebencian dan tuduhan penghinaan bendera Merah Putih pada aksi 25 Agustus lalu. Gendo merupakan pengurus PBHI Bali, sekaligus aktivis WALHI yang tergabung dalam ForBALI, sebuah gerakan masyarakat yang konsisten menolak reklamasi. "Ini merupakan cara-cara primitif dan tidak rasional yang ditujukan untuk membungkam aktivisme warga sipil," ujar Hendardi. Menurut dia, para pejabat daerah seharusnya menjadi katalisator yang netral dalam isu reklamasi, bukan justru lebih memilih berhadapan dengan warganya sendiri, termasuk menggunakan cara-cara represif. Mantan aktivis ini pun berharap Polda Bali sebagai institusi penegak hukum jernih melihat persoalan hukum ini. Polda Bali juga dituntut harus menjadi penengah yang adil, tidak terbawa arus pro dan kontra. (Has)