Sri Mulyani Cuma Berani Potong APBN, Takut Negosiasi Utang dengan Kreditor

Sri Mulyani Cuma Berani Potong APBN, Takut Negosiasi Utang dengan Kreditor
Jakarta, Obsessionnews.com - Seperti diberitakan kemarin (1/9), DPR RI akhirnya menyetujui kebijakan pemerintah memangkas APBN Perubahan 2016 hinggaRp133 triliun. Anggota DPR Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) agar sebagai Menkeu bisa gunakan APBN Perubahan 2016 untuk mendistribusikan pendapatan yang berkurang dengan memacu pertumbuhan berkualitas. Wakil rakyat asal Jawa Timur itu tak mau SMI hanya memangkas APBN demi penghematan. Senada dengan Misbakhun, analis ekonomi Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menuntut SMI agar juga jangan hanya berani potong APBN, namun juga berani menegosiasikan utang luar negeri dengan para kreditor. “Ibu Sri (Mulyani), jangan hanya berani potong anggaran belanja. Seharusnya dapat lebih melihat peluang untuk menegosiasikan sebagian utang luar negeri pemerintah dengan para kreditor, agar dapat member ruang bagi terwujudnya program-program Nawacita dalam APBN.Tapisaya rasa, setelah melihat track recordnya,Ibu Sri tidak memiliki nyali untuk ini (negosiasi).” Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, utang luar negeri (ULN) Pemerintah Indonesia (di luar Bank Sentral) pada Maret 2016 mencapai US$ 146 miliar. Sebesar US$ 22,7 miliarmerupakanutang bilateral, US$ 26,5 miliar merupakan utang multilateral, US$ 44,3 miliar merupakan utang dari surat berharga negara (SBN) internasional, US$ 45,6 miliar merupakan utang SBN domestik, dan sisanya US$ 6,7 miliar adalah utang fasilitas kredit ekspor dan komersial. “Melihat komposisi kreditor yang lebih dari sepertiganya merupakan negara-negara dan organisasi sahabat, seharusnya ada peluang sangat besar menuju renegosiasi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Apalagi porsi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang terbesar tahun 2016 adalah untuk membayar utang bilateral dan multilateral. Di luar itu tidak tertutup juga peluang untuk bernegosiasi dengan para kreditor dari lembaga-lembaga keuangan swasta yang membeli obligasi (SBN) pemerintah kita,” ungkap Gede. (Red)