Jakarta, Obsessionnews.com - Pihak Istana menuding di balik desakan supaya pemerintah menunda pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty, ada rumor politik yang perlu diwaspadai. Untuk itu, Presiden Jokowi telah meminta Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan untuk menjelaskan kepada publik agar tidak berdampak pada keberlanjutan program tersebut. "Bukan tidak tepat sasaran tapi ada orang yang kemudian menggunakan ini menjadi rumor isu politik. Saya kemudian membaca ini semua dan kita juga meminta Dirjen Pajak untuk segera mengantisipasi ini. Jangan sampai apa ya, rumor ini menjadi berkembang di masyarakat. Kami melihat itu dan mengikuti itu," ujar Seskab Pramono Anung di Istana, Jakarta, Senin (29/8/2016). Media sosial ramai membahas isu tax amnesty yang tidak tepat sasaran. Akan tetapi, Pramono menegaskan bahwa pada prinsipnya tax amnesty ini adalah bagaimana dana repatriasi dan deklarasi bagi wajib-wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak, bukan yang sudah tertib membayar pajak lalu kemudian dikejar-kejar. "Soalnya ini kan viral orang, di framing orang. Sekali lagi semangat utama dari tax amnesty ini adalah bagaimana dana-dana besar yang ada di luar baik repatriasi maupun deklarasi bisa masuk ke dalam. Dan ini benar-benar membutuhkan waktu dan mudah-mudahan Desember ini makin besar dana yang masuk," jelas Pramono. Pramono mengatakan, program tax amnesty ini harusnya dimanfaatkan dengan suka rela oleh para wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan diberikan dispensasi berupa pengampunan. Bukan sebaliknya menakut-nakuti masyarakat kurang mampu atau menengah ke bawah. "Ya ini kan sudah berkembang di masyarakat karena di viral orang, bahwa itu benar atau tidak kita kan juga belum tau. Tapi yang jelas semangat dari tax amnesty sekali lagi bagaimana dana-dana yang besar di luar negeri yang dulu tidak dilaporkan," katanya. (Has)