Semarang, Obsessionnews.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan pembuatan sistem kontrol pengadaan blanko E-KTP jika daerah diberi wewenang. Hal tersebut dimaksudkan agar kekhawatiran kecurangan pengadaan oleh daerah bisa teratasi. "Kasih saya tanggung jawab. Nanti kalau enggak, saya yang disembelih. Selesai toh. Gampang aja. Kasih ke saya. Nanti kita yang kontrol. Jadi kita buatkan sistem kontrol," kata Ganjar di Puri Gedeh, Senin (22/8/2016) malam. Menurutnya, banyak pemerintah daerah mengeluh soal pengadaan blanko E-KTP yang hanya diturunkan, saat stok di daerah habis. Ia menilai sistem itu terlalu bertele-tele. Terlebih, pengambilan stok blanko menambah anggaran bagi Pemda. "Dan hari ini karena blanko-blankonya itu diicrit-icrit gitu maka ini menjadi boros. Tidak ada yang menghitung bahwa ini ada ongkosnya. Lha ongkos ini di luar yang sudah direncanakan," jelasnya. Seperti diketahui, kekurangan blanko E-KTP masih melanda di semua daerah termasuk Jateng. Bahkan, di provinsi ini masih ada dua juta lebih warga belum memiliki E-KTP. Padahal, hal itu penting mengingat momen pilkada semakin mendekat. Pihaknya kini meminta setiap Kabupaten/Kota di Jateng segera membuat daftar jumlah keterbutuhan E-KTP secara total, untuk kemudian diajukan seluruhnya kepada pemerintah pusat. "Itulah yang saya minta kepada Dirjen, bisa nggak untuk Jawa Tengah ngambil sekalian banyak gitu. Yo kurang," ujar Ganjar. Terlebih, pengadaan total juga membuat kinerja pemerintah pusat lebih efektif. Sebab, distribusi sepenuhnya dijalankan pemerintah provinsi tanpa harus menunggu habisnya stok blanko E-KTP. "Kontrol saya kan lebih pendek mas. Wong cuma 35 kabupaten kota kok. Kalau pusat kan bisa 500an. Capek kasihan pak dirjen," tandasnya. (ihy)