Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (15/8/2016). Arcanda dicopot karena terbukti memiliki status ganda kewarganegaraan, yakni warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara Amerika Serikat (AS). Jokowi menunjuk Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut B Pandjairan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM. Pasca pemberhentian Arcandra pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat adalah apakah Jokowi  akan mengangkat menteri baru? Dan kalau ya, berapa lama? Atau apakah Luhut akan menggantikan Arcandra sebagai Menteri ESDM permanen? Jawaban atas dua pertanyaan ini sangat penting karena akan memiliki dampak politik dan ekonomi serta kepercayaan pasar yang signifikan. Pengamat politik Muhammad AS Hikam mengatakan, pemilihan dan pengangkatan Arcandra sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said tidak lepas dari pertikaian internal di lingkaran dalam Istana. “Pergunjingan di ruang publik juga kencang dengan spekulasi bahwa munculnya nama Arcandra berkaitan erat dengan kisruh Blok Masela, khususnya pertikaian antara Rizal Ramli, yang waktu itu Menko Maritim, dengan Sudirman Said mengenai pilihan membangun kilang on shore (daratan) atau off shore (lepas pantai),” tulis mantan Menteri Riset dan Teknologi ini di blog The Hikam Forum, Selasa (16/8/2016). Konon Arcandra  disodorkan kepada Jokowi karena memberikan masukan yang baik dan ekonomis serta efisien terkait dengan pilihan pertama itu. Dan semua tahu bahwa SS lantas 'kalah' dalam masalah Masela, sementara RR berada di atas angin. Maka ketika SS diganti, AT pun dianggap paling pas sebagai Menteri karena kepiawaian beliau dlm masalah teknologi perminyakan. “Sayangnya Rizal lantas diganti, sehingga kita tidak tahu bagaimana pandangan dan kiprahnya dalam mengawal pembangunan Masela maupun kebijakan energi nasional,” kata Hikam. Menurut dosen Universitas Presiden, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, ini Luhut menggantikan Rizal karena dia sepaham dengan Arcandra, sehingga diharapkan kerja sama Menko Maritim dan Menteri ESDM bisa harmonis. Tapi celakanya, nasib Arcandra kurang mujur. Ketika masalah kewarganegaraannya dipersoalkan, dia kemudian terpelanting keluar dari Kabinet Kerja. Hikam mengungkapkan, Kementerian ESDM adalah portofolio yg sangat strategis, dan parpol-parpol tentu akan mengincar posisi tersebut. Khususnya PDI-P dan partai pengusung Jokowi seperti NasDem, serta partai pendukung seperti Golkar. “Mereka tentunya menginginkan orang-orangnya yang mendapat posisi di sana. Dengan demikian desakan parpol terhadap jokowi agar Menteri ESDM baru segera ditunjuk akan lebih kuat ketimbang membiarkan Luhut bercokol di sana,” ujarnya. Namun  demikian, lanjutnya, bukan suatu hal yang mustahil juga apabila kompromi akan dilakukan yang hasilnya akan menjadikan Luhut sebagai Menteri ESDM yang permanen. Posisi Menko Maritim bisa saja diberikan kepada PDIP atau NasDem, atau Golkar, atau bahkan di luar ketiganya. Hikam mengusulkan Jokowi secepatnya menunjuk Menteri ESDM yang permanen, karena hal itu  akan semakin baik bagi stabilitas pemerintahan dan mengurangi potensi kegaduhan politik. Langkah cepat dan tegas Jokowi dalam menyelesaikan kasus Arcandra sudah mendapat dukungan politik yang luas dan juga reaksi positif dari pasar serta publik. “Jangan sampai momentum yang baik itu terganggu lagi karena belum definitifnya Menteri ESDM pengganti Arcandra. Apakah Jokowi akan menetapkan Luhut atau mengganti dengan yang baru dari parpol atau bukan, saya kira itu adalah sepenuhnya prerogatif Jokowi,” pungkasnya. (@arif_rhakim)Baca Juga:Hikam: Soal Arcandra, Menkumham BlunderFahri: Sidang MPR Bisa Tanyakan Paspor ArcandraKhawatir Terjadi Polemik, Wiranto akan Panggil ArcandraArcandra Tegaskan Masih Pegang Paspor Indonesia