Padang, Obsessionnews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) berupaya memperhatikan program yang bermanfat bagi masyarakat. Hal itu tercermin dari program perioritas pembangunan Sumbar 2016-2021 yang dituangkan dalam 10 poin utama. 10 program perioritas pembangunan itu secara tidak langsung akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat paripurna DPRD Sumbar berlangsung Senin (15/8) mengatakan, 10 program perioritas pembangunan Sumbar 2016-2021 dalam rangka mewujudkan Sumbar yang Madani dan Sejahtera. Program perioritas pembanguna Sumbar yaitu, pembangunan mental, pengalaman agama dan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan reformasi dalam pemerintahan. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis. Kemudian, pembangunan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM) dan peningakatan investasi. Peningkatan pemanfaatan poitensi kemaritiman dan kelautan. Penurunan tingkat kemiskinan, pengagguran dan daerah tertinggal. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam. Untuk mendukung program itu, tahun 2017 mendatang, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran untuk masing-masing program berfariasi mulai dari 0,59 persen hingga 31,04 persen. "Pembangunan mental, pengalaman agama dan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat dialokasikan anggaran sebesar 3,9 persen. Pelaksanaan reformasi dalam pemerintahan dialokasikan anggaran sebesar 13,57 persen. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dialokasikan anggaran sebesar 3,95 persen. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dialokasikan anggaran sebesar 27,86 persen. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaukatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis dialokasikan anggaran sebesar 6,06 persen," katanya. "Kemudian, pembangunan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan peningakatan investasi dialokasikan anggaran 5,14 persen. Peningkatan pemanfaatan poitensi kemaritiman dan kelautan dialokasikan anggaran sebesar 0,59 persen. Penurunan tingkat kemiskinan, penagguran dan daerah tertinggal dialokasikan anggaran sebesar 4,39 persen. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur dialokasikan anggaran sebesar 31,02 persen dan pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam dialokasikan anggaran sebesar 1,49 persen," ujarnya. Rapat paripurna yang berlangsung Senin (15/8) penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumbar atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sumbar terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan nota jawaban yang disampaikan Gubernur Sumbar belum memberikan jawaban yang memuaskan. Untuk itu perlu pembahasan lebih lanjut sebelum KUA dan PPAS 2017 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)