Padang, Obsessionnews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) membentuk tim Satuan Tugas (satgas) waspada investasi di Sumbar. Lembaga itu dibentuk untuk mengawasi kemungkinan adanya investasi yang dapat merugikan masyarakat. Kepala OJK perwakilan Sumbar , Indra Yuheri mengatakan, pembentukan satgas tersebut telah berkoordinasi dengan lintas sektoral, mulai dari pemerintah daerah (pemda), kejaksaan tinggi (Kejati), perwakilan Bank Indonesia (BI) hingga kepolisian daerah di Sumbar. "Satgas ini dibentuk sebagai wujud komitmen bersama untuk mencegah dan menangani maraknya investasi yang dapat merugikan masyarakat," katanya usai penandatanganan dokumen komitmen satgas waspada investasi, Senin (15/8) di Padang.. Penandatanganan dokumen komitmen satgas waspada investasi yang dilaksanakan dalam acara amnesty pajak dan kebijakan OJK ini, Indra, menambahkan tingkat kewaspadaan dan kurangnya informasi yang didapat masyarakat masih rendah, sehingga menyebabkan maraknya investasi dan penghimpunan dana abal-abal. "Penipuan dalam bentuk investasi bodong muncul dalam berbagai modus, dari yang paling sederhana sampai menggunakan media Internet," ujarnya. Guna mencegah bertambahnya jumlah masyarakat yang mengalami kerugian, maka satgas waspada investasi dibentuk, sehingga siapapun yang berinvestasi di Sumbar akan merasakan keamanan dan terlindungi dari penghimpunan dana abal-abal. Indra menjelaskan, tugas satgas antara lain untuk menginventarisir informasi atau laporan terkait investasi oleh oknum tidak bertanggungjawab. "Jika ada tindak pidana, kemudian diklasifikasi, serta dilakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Jika sudah diketahui dari pendalaman itu, kami akan duduk bersama anggota menentukan pidana atau tidak, jika ada tindak pidana akan diperiksa dan disidik," pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, satgas waspada investasi sangat baik dan dapat  mencerdaskan masyarakat mengenai tawaran investasi yang tidak jelas dari oknum tertentu, sehingga terhindar dari investasi abal-abal. Hal senda disampaikan, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumbar, Brigadir Jenderal (Brigjend) Polisi Basarudin. Kepolisian mendukung setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dalam segi keamanan. Selain itu, pihaknya juga akan bersinergi bersama dengan OJK untuk penanganan kasus yang terkait dengan jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari investasi yang dapat merugikan. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)