Semarang, Obsessionnews.com - Kuasa hukum terdakwa kasus hilangnya dana Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang, Soewidji menyatakan bila ada sejumlah tindakan yang berusaha menutupi dalam kasus dengan nilai kerugian Rp 21,7 miliar. Menurutnya, upaya tersebut terlihat dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Semarang yang tidak menghadirkan sejumlah saksi selama persidangan. Ia menilai saksi penting dimaksud mengetahui soal penempatan dana di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Semarang. "Ada 8 saksi fakta yang tidak dihadirkan. 3 saksi diantaranya sangat urgent (penting--red) keterangannya. Mereka dari BTPN," kata dia di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (3/8/2016). Para saksi penting tersebut adalah Diyah Iryanti, sebagai orang yang menggantikan posisi Diyah Ayu pada 2011. Iryanti juga berperan selaku marketing yang melakukan penandatanganan MoU antara BTPN dengan Pemkot. Dilanjut Pri Yuni Ariani alias Maria. Ia adalah pegawai BTPN bagian teller yang memberikan paraf slip setoran. Dan terakhir Priyono Pujo Widodo, Direktur BTPN Cabang Semarang yang menandatangani surat penawaran dan MoU antara BTPN dengan Pemkot tahun 2008. Disamping itu ada lima saksi lain asal Pemkot Semarang. "Sejak 2011, posisi Diyah Ayu digantikan Iryanti. Dia yang menangani dana Kasda setelah Diyah Ayu pindah. Sedangkan posisi teller, ada ketentuan yang sangat fundamental dalam MoU bahwa mekanisme penyetoran dana harus di depan teller," jelasnya. Soewidi menilai mereka yang mengetahui perihal kebenaran malah tidak didatangkan. Tindakan Jaksa membuat kuasa hukum dan terdakwa Diah Ayu sempat kecewa. Sebab, kesempatan jaksa membawa saksi fakta sudah habis. Saksi fakta terakhir yang sempat dihadirkan berasal dari Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Pundi. "Kalau kita yang mendatangkan mereka, tidak ada jaminan mereka akan datang. Karena kami yakin mereka takut kalau akan terbongkar. Beda cerita kalau yang memanggil adalah jaksa, pasti mereka akan datang karena di-BAP," tandasnya. (ihy)