‎Jakarta, Obsessionnews.com - Meski kerap dihajar sana sini dengan isu-isu miring, Rini Soemarno tidak tergoyahkan dengan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Rini tetap dipercaya sebagai Menteri BUMN. Kebijakan Rini selalu ditentang oleh banyak orang, bahkan PDI Perjuangan (PDI-P) sebagai partai utama pengusung Jokowi di Pemilu 2019 terus mendesak Rini untuk diganti. Namun, Jokowi rupanya tidak mau tunduk terhadap PDI-P. "Seratus persen Jokowi tidak tunduk pada parpol pendukung. Kalau semisal Jokowi tunduk pada PDI-P pasti Rini dibuang. Dalam soal ini Jokowi tidak tunduk," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi di Jakarta, Rabu (27/7/2016). Namun, disisi lain Burhan melihat Jokowi juga pintar untuk mengakomodasi semua kepentingan koalisi. Misalnya, dengan masuknya PAN dan Golkar, Jokowi dianggap mampu menempatkan kader Golkar dan PAN meski harus membuang kader dari partai pendukung sebelumnya. "Jadi sy liat Jokowi ini playing shif dalam konteks akomodasi politik untuk Pan dan Golkar, tapi pada saat yang sama harus ada jatah kursi menteri dari parpol pendukung pemerintah yang berkurang yakni Hanura, itu pun dengan kompensasi Wiranto sebagai Menkopolhukam," jelasnya. Burhan hanya melihat dalam politik itu bisa saja mengandalkan jasa atau balas budi. Dalam konteks ini, ‎mengapa Rini dipertahankan mungkin karena ada sesuatu yang diharapkan dari Rini oleh Presiden tanpa harus mengakomodasi semua kepentingan parpol pendukung. "Biasa dalam soal politik take and give tidak semua kepentingan parpol diakomodasi‎," jelasnya. Sebelumnya, dalam rapat Pansus Pelindo II DPR RI merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Bahkan, Rini tidak diperbolehkan mengikuti rapat-rapat di DPR. Pansus Pelindo II DPR RI ini diinisiasi oleh Fraksi PDI-Perjuangan.‎‎ (Albar)