Jakarta, Obsessionnews.com - Setidaknya terdapat enam hal yang dibahas oleh Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama seluruh anggota Kabinet Kerja. Sidang ini merupakan pertama kali diadakan setelah reshuffle jilid II dilakukan. Pertama, mengenai Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membahasnya dalam forum sidang kabinet. Kedua, terkait dengan permasalahan pangan. Presiden Jokowi berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Kepala Bulog untuk saling berkoordinasi terkait permasalahan tersebut. "Sesuai yang kita rapatkan sebelumnya, secara konsisten harga-harga (pangan) itu harus dilihat hari per hari," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Tugas terkait reformasi hukum diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru, Wiranto. Presiden Jokowi menuntut penegakan dan kepastian hukum dapat terlaksana di Indonesia. "Segera dirumuskan agar secepatnya bisa kita lakukan tindakan di lapangan sehingga penegakan dan kepastian hukum di negara kita menjadi jelas. Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Panjaitan mengenai ini, sehingga bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya," terang Presiden. Kemudian, kebijakan pengampunan pajak yang kini menjadi pembicaraan hangat juga dibahas oleh Presiden. Meski mendapat sambutan yang sangat meriah, Presiden Jokowi tidak ingin jajarannya terlena. Dirinya mengingatkan kekurangan yang masih ditemukan di lapangan untuk segera dibenahi. "Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada. Ada yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang datang di KPP, ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan. Saya harapkan diperbaiki. Ini harus berhasil, tax amnesty-nya harus berhasil," tegasnya. Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan terus mengamati perkembangan pengejaran kelompok teror di Poso dan penyanderaan para warga Negara Indonesia di Filipina. "Saya harapkan juga ditindaklanjuti terus. Hal-hal yang berkaitan dengan narkoba juga silahkan ditindaklanjuti dan diteruskan," kata Presiden. Menutup pengantarnya, Jokowi menginstruksikan untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan yang lainnya. Terkait hal tersebut, Presiden menginginkan adanya integrasi yang terpusat sehingga tidak lagi terdapat adanya anggaran yang saling terpisah dalam kementerian. "Saya harapkan rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sistem IT mulai dipersiapkan sehingga tahun depan semuanya sudah terintegrasi dengan baik antar kementerian/lembaga, daerah, dan pusat," ucap dia. "Sekarang ini anggarannya untuk e-goverment kita berjalan sendiri-sendiri. Kementerian beli sendiri sistemnya, daerah beli sendiri. Uangnya keluar banyak tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang harus kita perbaiki," tutupnya. (Has)