Sawahlunto, Obsessionnews.com - Lepas dari jerat hukum dan tumbuh kepercayaan masyarakat jawabannya adalah terbuka. "Masyarakat pasti curiga jadi bahan gunjingan dan olok-olokan antara mereka kalau pemimpin pemerintahannya tidak terbuka atau istilahnya transparan," ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar, Syamsu Rizal saat penilaian badan publik hari kedua di Kantor Kepala Desa Batu Tanjung, sebagaimana rilis yang diterima obsessionnews.com, Jumat (22/7). Apalagi dana melimpah dikelola pemerintahan desa lewat program Kementerian Desa yaitu dana dari Kementerian Desa, jika kepala desa tidak transparan pasti akan menimbulkan kecemburuan bahkan bisa menjerumuskan kepala desa ke penjara. "Rancak transparansi ko (ini,-red) lihat bagaimana kegunaan uang desa dipajang di dinding pengumuman termasuk peruntukan dan realisasinya semua mata bisa melihatnya, ini bentuk keterbukaan informasi publik yabg manfaatnya menghindari jerat hukum dan gunjingan warga," ujar Syamsu Rizal didampingi dua komisioner, Adrian dan Sondri. Menurut Kepala Desa Batu Tanjung Marwan keterbukaan informasi menjadi keharusan, bahkan pengelolaan dana desa harus menjadi informasi publik. "Semangat dana desa oleh pak Menteri Desa adalah transparansi, tidak mungkin dana desa ditutupi bisa dilaporkan ke pak menteri kita," ujar Marwan. Sehingga Marwan tidak risih apa realisasi pembangunan dan dana di Batu Tanjung dipublis ke warganya. "Kalau kita satu kepentingan dalam mengelola dana desa sesuai ketentuan UU Desa dan aturan menteri, buat apa ditutup-tutupi, buka saja biar warga tahu," ujar Marwan. Tapi menurut Marwan banyak desa di Sawahlunto belum bisa memaksimalkan lewat portal. "Kendalanya terkait jaringan internet banyak desa belum maksimal jaringan sehingga untuk informasi publik lewat portal belum bisa dilakukan, kalau portal oke pasti kita beri tahu kedunia bagaimana terbukanya pengelolaan dana desa," ujar Marwan.