DPR Usulkan Pemerintah Pakai Operasi Pembebasan

Jakarta, Obsessionnews.com - Pemerintah, masih mengupayakan pembebasan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok sipil bersenjata Abu Sayyaf, selama ini Indonesia lebih mengedepankan cara persuasif dalam menghadapi para perompak. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pernah menyebut militer Indonesia sudah diberikan izin untuk masuk ke wilayah Filipina terkait penyanderaan 10 WNI. Namun, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan opsi militer belum dibutuhkan. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta, pemerintah cepat tanggap dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan tiga WNI yang disandra apapun bentuknya. "Kami di Komisi I DPR mendukung penuh upaya melakukan operasi pembebasan apapun itu bentuknya. Ini harus dilakukan segera dan tidak lagi bisa menunggu," katanya, dalam pesen singkat, Minggu (17/7/2016). Ia mengusulkan, bila pemerintah tidak mau melakukan operasi militer, maka pemerintah bisa mengunakan opsi lain yakni melalui cara operasi pembebasan dengan melibatkan negara lain dengan memakai hukum internasional doktrin 'humanitarian intervention' Doktrin ini mengatur militer negara asing atau pasukan yang diberikan mandat oleh PBB, bisa saja masuk ke wilayah kedaulatan sebuah negara untuk menyelamatkan nyawa manusia dan menghindari terjadinya pembunuhan massal. Ini pernah dilakukan Amerika Serikat di Kosovo pada tahun 1990-an. Humanitarian intervention bisa dijadikan preseden pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf di wilayah Filipina. "Untuk menghindari polemik, saya memilih menggunakan terminologi operasi pembebasan ketimbang operasi militer. UU Filipina memang tidak mengijinkan militer asing untuk beroperasi di wilayah kedaulatannya. Namun, saya rasa operasi pembebasan untuk menyelamatkan manusia tidak dilarang," paparnya. "Tidak bedanya dengan operasi-operasi penyelamatan yang melibatkan militer asing dalam hal bencana alam seperti longsor dan gempa bumi," imbuh politisi PDIP itu. Menurutnya, kasus penyanderaan ini jangan dibiarkan terlalu lama. Pemerintah RI sudah dengan tegas menyatakan tidak akan membayarkan uang tebusan, sedangkan diketahui, penculikan-penculikan ini bukan didasarkan oleh faktor ideologis tetapi semata-mata untuk mencari uang. "Makin lama sandera ditahan oleh kelompok Abu Sayaf maka makin berbahaya pula nyawa para sandera," terangnya. Militer Filipina pasti sudah memiliki koordinat lokasi para sandera dan penyanderanya, apalagi sudah ada komitmen bantuan dari Indonesia dan Malaysia. Apabila sumber daya intelijen militer negara-negara di kawasan bisa dimaksimalkan dia yakin pembebasan sandera bukan hal yang mustahil dilakukan. "TNI pun sudah berkali-kali menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk melakukan operasi pembebasan," tegas Charles. (Albar)





























