Jakarta, Obsessionnews - Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak sudah disahkan oleh DPR menjadi UU, tentangnya sejauh mana UU tersebut bisa diimplementasikan dengan baik sehingga memberikan manfaat terhadap pemasukan uang negara. Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, tolak ukur dari keberhasilan Tax Amnesty adalah kerja keras dari pemerintah. Bila, pemerintah total bekerja ia yakin, sesuai dengan harapan. "Apakah jumlah (uang yang didapat negara dari Tax Amnesty) besar atau tidak, tergantung pada efektivitas kinerja pemerintah," ujar Zulkifli saat ddi Kantor DPP PAN, akarta Selatan, Sabtu (2/7/2016). Kerja keras itu bisa dimaknaibagaimana pemerintah bisa ‎memanfaatkan UU tersebut untuk melobi para pengusaha yang menyimpan hartanya di luar negeri. Jika pemerintah tidak punya kemampuan meloby, maka Tax Amnesty bisa menjadi bumerang. "Kalau pemerintah gesit, Dirjen Pajak gesit, mungkin akan banyak (pengusaha) yang ikut. Tapi kalau pemerintah dan Dirjen Pajak enggak bisa meyakinkan, belum tentu masuk banyak," lanjut dia. Ketua Umum PAN ini, mencontohkan bagaimana pemerintah bisa meyakinkan pengusaha yang ada di luar negeri tidak kena sanksi pidana atau administrasi.‎ Sebab ini yang menjadi daya tarik mereka. "Bisa enggak meyakinkan publik bahwa uang dia aman di Indonesia, tahun depan enggak dikoyok-koyok. Ini kan soal kepercayaan. Kalau orang percaya, yakin, dia akan lapor. Tapi kalau dia takut dipermasalahkan, dia tak akan lapor," jelasnya. (Albar)