Bogor, Obsessionnews.com - Kasus pemalsuan vaksin yang belakangan ini ramai dibicarakan mendapatkan perhatian serius Presiden Jokowi. Bahkan, dirinya menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan yang luar biasa. "Kita tahu misalnya anak-anak sudah dianggap divaksin polio, tapi ternyata belum. Akan seperti apa anak-anak kita nantinya? Ini sangat berbahaya sekali, kejahatan luar biasa sekali," tegas di Istana Bogor, Selasa (28/6/2016). Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Presiden sudah menginstruksikan menteri terkait supaya segera mengusut masalah tersebut. Presiden juga berharap agar para pelakunya diberi hukuman yang seberat-beratnya. "Sudah saya perintakan kepada Menkes dan juga Kapolri untuk sangat serius mengusut masalah vaksin palsu ini. Ini sudah berjalan sangat lama, sudah 13 tahun. Oleh sebab itu harus betul-betul ditelusuri. Berikan hukuman yang seberat-beratnya, baik yang memproduksi, yang mengedarkan, yang memasarkan, semuanya," terang Presiden. Sebagaimana pemberitaan di media massa, pemalsuan vaksin tersebut diketahui sudah dilakukan sejak tahun 2003. Hingga saat ini, kepolisian telah menemukan barang bukti vaksin palsu di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Menteri Kesehatan Harus Mundur! Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti The Indonesia for Global Justice (IGJ), menilai kasus vaksin palsu yang baru baru ini terkuak, menunjukkan lemahnya tanggung-jawab Pemerintahan Jokowi terhadap masalah ketahanan dan kemamanan nasional (national security). “Vaksin palsu dapat dikategorikan sebagai tindakan bio terorism yang keji. Dan pemerintah tidak melakukan pengawasan dengan baik. Mungkin karena tidak mampu, mungkin juga melakukan pembiaran,” paparnya kepada Obsessionnews.com. Menurut Salamuddin, kasus vaksin palsu adalah kegiatan bioterorism yang mebahayakan yang dibiarkan oleh aparatur pemerintahan Jokowi, khsusunya kementrian kesehatan, badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). “Bagaimana mungkin seseorang dibiarkan meracuni jutaan anak anak hanya untuk uang. Ini adalah serangan nasional untuk menghancurkan generasi!” seru pengamat AEPI. “Lembaga lemabaga terkait dalam pemerintahan Jokowi tidak bekerja, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam menjaga masyarakat,” tambahnya. Ia pun mendesak Menteri Kesehatan kainet Jokowi harus mundur sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas masalah tersebut. “Dia sama sekali tidak bekerja. Selama ini menteri kesehatan sibuk mengurusi rokok, setiap hari bicara rokok dan lupa akan tugas pokok dan fungsinya,” bebenrya. “Ini baru satu kasus yang terungkap. Publik bertanya bagaimana bisa ini terjadi? Jangan jangan ini melibatkan sindikat yang besar di kementrian kesehatan dengan perusahaan perusahaan farmasi yang selama ini menjadi sekutu Kementrian Kesehatan. Sehingga mengubah kementrian kesehatan menjadi ‘Toko Obat’,” tegas Salamuddin. Salamuddin meminta Pemerintah juga harus mengumumknan secara resmi vaksin palsu ini, apa kandungannya? Apakah kandungan itu berbahaya atau tidak ? apa resikonya bagi anak anak yang sudah terpapar oleh virus ini. “Sekarang ini kita tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam tubuh anak anak Indonesia, apakah virus atau bakteri macam apa yang terkandung dalam vaksin tersebut ? apakah palsu, apakah senjata biologi, apakah bakteri yang mebahayakan…karena pemerintah selama ini ternyata tidak berperan,” tandasnya. (Has/Ars)