Serang, Obsessionnews.com - Polemik kisah warteg Bu Saeni yang digerebek Satpol PP hingga diikuti berbagai komentar di medsos, mengundang tanda tanya. Oleh karena itu, Ketua Umum Pemuda LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) DPW Banten, Novis Sugiawan SSos tergerak untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran hal tersebut. “Malam ini saya bersama tokoh masyarakat mengunjungi salah satu warung makan ibu Saeni, yang sedang menjadi berita nasional dan berimbas kepada isu pencabutan Perda Syariah. Kebetulan saya tinggal di lingkungan Cikepuh Kota Serang Banten, dan jarak antara rumah saya dengan warteg (Bu Saeni) yang dirazia Satpol PP hanya berjarak 50 meter,” ujar Novis Sugiawan, Sabtu malam (18/6/2016). “Malam ini kami bertemu pak Alex, suami dari bu Saeni, saya minta klarifikasi beliau antara fakta yang terjadi dengan isu yang beredar di masyarakat. Bu Saeni memiliki tiga warteg di Kota Serang: Cikepuh, Tanggul, Kaliwadas,” tambahnya. Novis mengungkapkan, satu tempat warteg Bu Saeni ada yang sewa Rp7.5 juta per tahun, ada juga yang kurang lebih sampai Rp10-15 juta per tahun. “Untuk ukuran usaha seperti ini tergolong usaha menengah karena beliau mampu mengelola dengan baik, dan tidak bisa juga dikatakan usaha kecil seperti yang diberitakan,” jelasnya. Ia pun mencoba melakukan investigasi kebenaran berita yang beredar. “Saya temukan fakta dan saksi bahwa pada saat razia berlangsung ibu Saeni diminta oleh salah satu oknum media untuk menangis histeris seolah-olah terdzolimi dan terkesan Satpol PP mengacak-acak dagangannya,” beber Novis. Padahal, lanjut dia, faktanya Satpol PP menyita semua makanan dan berharap ibu Saeni datang ke kantor Satpol PP untuk pembinaan dan pengarahan, untuk tidak membuka warung sesuai waktu yang ditetapkan Pemkot Serang yaitu sekitar pukul 16.00 Wib dan seluruh makanannya dikembalikan. “Namun ibu Saeni tidak datang ke kantor Satpol PP, selang beberapa hari kemudian ibu Saeni disetting oleh oknum awak media, beliau sakit dan terbaring di kasur yang tergeletak di lantai dan kumuh, seolah-olah jatuh miskin dan tak punya apa-apa. Padahal, dua2 warteg nya masih aktif berjualan, dan media memblow up seolah-olah ibu Saeni terdzolimi oleh razia Satpol PP karena penegakan Perda Syariah,” kisah Novis. “Sehingga ada juga settingan provokasi awal untuk penggalangan dana sehingga masyarakat luas mengikuti penggalangan dana atas dasar kemanusiaan karena tindakan kejam Pemkot atas penegakan Syariat Islam di bulan Ramadhan,” tambahnya. Dari sini, Novis mengambil kesimpulan bahwa ini adalah settingan oknum yang ingin Perda Syariah dicabut. “Menurut pengakuan pak Alex, dana yang terkumpul kata seseorang koordinator penggalangan dana sebesar Rp200 juta an lebih, namun yang diterima hanya Rp172 juta rupiah, lalu kemana sisa nya?” ungkapnya pula. “Pak Alex menuturkan sisanya kata pengkoordinirnya untuk membantu warung-warung yang kena razia juga. Saya agak mikir di sini benarkah uangnya untuk membantu yang lain? Atau dinikmati oleh segelintir orang? Yang penting, harus ada kejelasan laporannya,” tegas Ketua LIRA DPW Banten. Dan isu yang terakhir, sambung Novis, berkembang adalah isu pengusiran ibu Saeni dari kampung Cikepuh. “Isu ini juga tidak dapat dibenarkan, karena sampai saat ini ibu Saeni masih tinggal di warteg nya, dan hanya di beri peringatkan oleh warga agar jangan membuka warung di siang hari, apabila masih buka maka warga tidak mengizinkan tinggal di wilayah Cikepuh,” terangnya. Jadi, tegas Novis, dirinya ingin meluruskan bahwa ibu Saeni bukan orang susah seperti yang diberitakan. Selain itu, menurutnya, ternyata tidak ada pengusiran oleh warga Cikepuh terhadap ibu Saeni. “Ibu Saeni disetting oleh oknum media untuk menjadi batu loncatan agenda terselubung,” simpulnya. “Adanya kesengajaan isu nasional untuk mencabut Perda-perda Syariah di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah proxy war yang dibuat oleh kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab sehingga memecah belah NKRI dan khususnya umat Islam,” duga pentolan LIRA Banten ini. (Red)