Jakarta, Obsessionnews - ‎Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi punya alasan rasional mengapa pihaknya berencana merumahkan satu juta pegawai negeri sipil (PNS). Yuddy khawatir bila keberadaan PNS tidak dikelola dan diatur dengan sistem yang baik, maka dimungkinkan akan menjadi bom waktu. Sebab, PNS menyedot anggaran yang cukup besar sebesar 33,8 persen dari total APBN. Bahkan belanja operasional pemerintah daerah untuk PNS capai 50 persen. "Akan menjadi bom waktu karena belanja pegawain akan terus membengkak. Membayar pensiun juga akan terus membengkak. Kami tidak ingin pemerintah suatu saat terbebani dengan belanja pegawai yang sedemikian besar," kata Yuddy di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, (7/6/2016). Dengan jumlah PNS yang mencapai 4 juta orang, dianggap tidak ideal. Berdasarkan hasil kajian Kemen PAN RB, PNS di Indonesia idealnya hanya mencapai 3 juta orang. Jumlah ini cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. ‎Menteri asal Hanura ini berencana menerapkan kebijakan rasionalisasi dan redistribusi sesuai saran dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kebijakan itu akan diterapkan dalam kurang 2 sampai 3 tahun ke depan, dan menurutnya sudah disepakati oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan kata dia, Presiden memberikan arahan setiap tahunnya sekitar 120 ribu pegawai lebih baik dipensiunkan. Dengan begitu Yuddy mengatakan, dalam kurun waktu 2019 akan ada 500 ribu PNS yang dipensiunkan. "Kalau 500 ribu orang pensiun, dengan pendekatan moratorium yang menjadi kebijakan pemerintah, PNS pada 2019 tinggal 4 juta orang. Masih kelebihan 500 ribu orang. Kita akan lakukan rasionalisasi 500 ribu orang. Tetapi, 3,5 juta orang tentu tidak akan memperbaiki kualitas SDM (sumber daya manusia) aparatur," kata Yuddy. Sebab itu, Yuddy memberikan standar penilaian terhadap PNS "Sehingga, dengan kebijakan rasionalisasi, pegawai yang tidak efektif, tidak efisien, dan yang berkompetensi rendah akan dirumahkan," ujarnya. ‎ (Albar)