Jakarta, Obsessionnews - Presiden Jokowi mengajak seluruh kementerian dan lembaga non kementerian untuk memperbaiki dan berbenah membangun tata kelola keuangan yang transparan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporang keuangan pemerintah pusat tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, Senin (6/6/2016). "Mengenai rekomendasi-rekomendasi yang ada saya harapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut bisa jadi ditindak lanjuti secepatnya karena masih ada sisa rekomendasi yang belum ditindak lanjuti," kata Presiden. Dalam laporannya BPK menyebutkan terdapat 56 K/L memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 26 K/L memperleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan ada 4 K/L memperoleh opini tidak memberikan pendapat atau TMP atau disclamer. Empat K/L itu Kemensos, Kemenpora, TVRI, dan Komnasham. Presiden Jokowi mengingatkan supaya K/L tidak boleh main-main sama anggaran, bahwa penggunaan kata dia harus sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat serta memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN tersebut. "Sudah yang lain-lain sudah gak tegang lagi. Hanya empat, ini perlu menjadi catatan yang empat catatan," ujarnya. Dalam menyikapi laporan BPK, Jokowi mengatakan intinya bukan pada predikat yang diraih, tetapi hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai momentum untuk perbaikan, pembenahan, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi 'PR' bagi K/L untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. "Kita harus bekerja, lebih keras lagi karena esensi dari transparansi dan akuntabilitas adalah bertanggungjawab moral pada konstitusional dan terhadap rakyat," kata Presiden Jokowi. (Has)