Kini Giliran Unpad, MPR Goes To Campus
Bandung, Obsessionnews - Banyak orang kaget dengan Kereta Api Cepat dan Poros Maritim. Demikian disampaikan Anggota MPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanudin saat acara MPR Goes to Campus, di Kampus Universitas Pajajaran (Unpad) Jl. Dipatiukur Bandung, Jumat (27/5/2016). "Sekarang ini, kita blank dengan rencana pembangunan nasional. Setiap presiden hanya mengacu pada janji kepada rakyat, janji kepada konstituen pada saat nyapres. Itu yang ditagih, yang kadangkala juga tidak nyambung dengan rencana pembangunan yang ada. Sekarang orang kaget ketika ada kereta api cepat, ada poros maritim. Lalu kalo poros maritim dipandang bagus, apa presiden berikutnya akan melanjutkan? Jika tidak, terjadi ketidakberlanjutan,” ungkap TB Hasanuddin. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menegaskan, acara Goes to Campus bertujuan mengumpulkan pendapat ahli dan masyarakat terkait GBHN. Menurutnya, MPR ingin mendengar pandangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum tentang pedoman perencanaan pembangunan. Selain TB. Hasanudin, hadir pula akademisi Unpad Prof Dr Dede Mariana MSi, Mudiyati Rahmatunnisa MA PhD dan Dr Indra Perwira SH MH, serta Ruhut Poltak Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat dan Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar. Hadir pula Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI, Yana Indrawan MSi. 
GBHN merupakan pedoman penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru yang ditetapkan oleh MPR dengan jangka waktu 5 tahun. Setelah Amandemen UUD 1945 terjadi perubahan peran MPR dan Presiden sehingga GBHN tidak berlaku lagi. Kemudian, terbit UU Nomor25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu 5 tahun. Menurut Mudiyati PhD, dokumen perencanaan pembangunan yang pernah ada di Indonesia bukan hanya GBHN. Dahulu pada jaman Soekarno ada perencanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, di era Soeharto ada GBHN, lalu ada Program Pembangunan Nasional (Propenas) pada tahun 2000-2004, dan sekarang RPJP Nasional. “Dokumen perencanaan pembangunan ini sangat strategis, terlepas dari apapun namanya. Dokumen ini akan menjadi induk dari amanat konstitusi, dan yang ada di bawahnya harus menginduk ke sana. Masalahnya, jika ada dokumen yang terpusat, otonomi daerah menjadi absurd. Tetapi jika tidak tersinergi juga jadi tidak terarah,” ujar Mudiyati. 
Pembicara lainnya Prof. Dede Mariana mengatakan, tataran birokrasi sebenarnya senantiasa memikirkan dan membuat perencanaan pembangunan. Namun jika perencanaan itu tidak sampai menjadi sebuah kebijakan oleh para politisi yang berkuasa, nasibnya menjadi tidak jelas. Sementara itu Dr. Indra Perwira menegaskan, isu pentingnya bukan apakah GBHN perlu lahir kembali atau tidak, melainkan bagaimana kita menjaga konsistensi perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. “Kita ini negara pengurus, memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memberikan pelayanan publik yang membangun kesejahteraan umum. Untuk itu negara membutuhkan pedoman, arahan dalam rangka membangun kesejahteraan. Pertama, arahan investasi, dahulu namanya GBHN. Lalu ada arahan lokasi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,” jelas Dr. Indra. Para anggota MPR RI yang hadir mengaku berterima kasih atas saran dan pendapat dari para akademisi. Selain dari Unpad, mereka telah berkeliling ke berbagai kampus di Indonesia untuk memperoleh masukan terkait GBHN ini. Baik Ruhut Sitompul, Achmad Zacky Siradj dan TB Hasanuddin merasa semakin yakin bahwa haluan atau pedoman itu memiliki peran strategis, dan kita harus menjaga konsistensinya agar tidak terhenti hanya karena pergantian rezim. (Dudy Supriyadi)
GBHN merupakan pedoman penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru yang ditetapkan oleh MPR dengan jangka waktu 5 tahun. Setelah Amandemen UUD 1945 terjadi perubahan peran MPR dan Presiden sehingga GBHN tidak berlaku lagi. Kemudian, terbit UU Nomor25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu 5 tahun. Menurut Mudiyati PhD, dokumen perencanaan pembangunan yang pernah ada di Indonesia bukan hanya GBHN. Dahulu pada jaman Soekarno ada perencanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, di era Soeharto ada GBHN, lalu ada Program Pembangunan Nasional (Propenas) pada tahun 2000-2004, dan sekarang RPJP Nasional. “Dokumen perencanaan pembangunan ini sangat strategis, terlepas dari apapun namanya. Dokumen ini akan menjadi induk dari amanat konstitusi, dan yang ada di bawahnya harus menginduk ke sana. Masalahnya, jika ada dokumen yang terpusat, otonomi daerah menjadi absurd. Tetapi jika tidak tersinergi juga jadi tidak terarah,” ujar Mudiyati. Pembicara lainnya Prof. Dede Mariana mengatakan, tataran birokrasi sebenarnya senantiasa memikirkan dan membuat perencanaan pembangunan. Namun jika perencanaan itu tidak sampai menjadi sebuah kebijakan oleh para politisi yang berkuasa, nasibnya menjadi tidak jelas. Sementara itu Dr. Indra Perwira menegaskan, isu pentingnya bukan apakah GBHN perlu lahir kembali atau tidak, melainkan bagaimana kita menjaga konsistensi perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. “Kita ini negara pengurus, memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memberikan pelayanan publik yang membangun kesejahteraan umum. Untuk itu negara membutuhkan pedoman, arahan dalam rangka membangun kesejahteraan. Pertama, arahan investasi, dahulu namanya GBHN. Lalu ada arahan lokasi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,” jelas Dr. Indra. Para anggota MPR RI yang hadir mengaku berterima kasih atas saran dan pendapat dari para akademisi. Selain dari Unpad, mereka telah berkeliling ke berbagai kampus di Indonesia untuk memperoleh masukan terkait GBHN ini. Baik Ruhut Sitompul, Achmad Zacky Siradj dan TB Hasanuddin merasa semakin yakin bahwa haluan atau pedoman itu memiliki peran strategis, dan kita harus menjaga konsistensinya agar tidak terhenti hanya karena pergantian rezim. (Dudy Supriyadi) 
Share:
