Yogyakarta, Obsessionnews - Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 252 juta orang, menghuni 17 ribu pulau serta dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia mestinya sudah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi lebih baik dari negara lain. Presiden Jokowi mengatakan hal itu terjadi karena Indonesia tidak berani melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pemeritah. Ia menyebut ada sekitar 42 ribu aturan baik itu berupa UU, Perpres, PP, Permen, termasuk 3000 Perda yang menghambat kemudahan berusaha perlu dipotong. "Berpikir saya sederhana, hal sepeti ini harus dipotong dan disederhanakan supaya jadi cepat. Karen kita bersiang dengan negara lain yang punya kecepatan yang sudah mendahului kita," ujar Jokowi dalam acar pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan Tahun 2016 di Yogyakarta, Senin (23/5/2016). Dalam hal kemudahan berusaha, Indonesia masih menempati urutan 109 dari 180 negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN Indonesia masih kalah jauh. Singapura misalnya tercatat berada di peringkat pertama, sedangkan Malaysia 18, Thailand 49, Vietnam 90, dan Brunei Darussalam 84. "Menurut saya kita tidak pada konsistensi untuk melakukan kerja keras, untuk selalu berpikir rasional, positif, untuk bekerja produktif dan bekerja dengan inovasi-inovasi yaan baikn" kata Presiden. Ada tiga hal yang menurut Presiden Jokowi perlu dilakukan agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain. Pertama yakni mempercepat pembangunan infrastruktur, kedua deregulasi besar-besaran serta ketiga pembangunan sumber daya manusian (SDM). "Kita potong paling tidak di bawah tiga baru kita akan bersaing dengan mereka. Kalau tidak sampai kapanpun kita tidak bisa bersaing dengan mereka," pungkas Jokowi. (Has)