Jakarta, Obsessionnews - Tingginya kekerasan seksual di Indonesia menjadi sorotan publik saat ini. Negara dituntut untuk hadir menyelesaiakan persoalan kekerasan seksual. Publik juga mendesak mendorong pihak legislatif untuk segera dilakukan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan memasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Saya kira di Indonesia sudah darurat kekerasan seksual, sebab sudah dianggap kejahatan manusia. Penting DPR segerah membahas RUU PKS masuk dalam prolegnas 2016 ini," kata aktivis perempua yang juga dari Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam seminar di UI dengan tema Membongkar Budaya Perkosaan dan Strategi Mendorong Pengesahan RUU penghapusan Kekerasan Seksual, Kamis (19/5/2016). Menurutnya ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya kekerasan seksual, diantaranya faktor kemiskinan. Namun faktor itu tidak berdiri tunggal tapi ada kesatuan relasi kuasa. "Ini banyak faktor penyebab, tidak berdiri tunggal. Bukan saja orang miskin orang kayapun bisa menimpa itu, tapi kalau diurut maka banyak yang menimpa orang-orang miskin. Mereka terjerat karena tidak diperhatikan atau kurangnya dukungan, iming-iming uang, atau kondisi dan sistuasi. Masalah ini kompleks dalam kehidupan perempuan tidak terlepas dari relasi kuasa sebab ini tidak berdiri tunggal," jelasnya. Ia mengakui bahwa perempuan rentan terhadap kekerasan. Dari berbagai cabang relasi maka jika diurut perempuan miskin yang punya kerentanan kekerasan seskual. Maka selain pembahasan RUU PKS ia juga mengharapkan agar pemerintah mencabut peraturan daerah (Perda) yang masih bernuansa diskriminasi terhadap perempuan. "Saya berharap dalam pembahasan RUU PKS itu tidak berdebat lagi pada persoalan busana perempuan atau pemahaman agama, selama ini kan peredebatannya selalu pada sumber keutamaan bukan esensinya," sarannya. (Asma)