Surat Terbuka Untuk Jokowi: Datanglah ke Rusia Sebagai Kawan Lama

  • Editor Oleh: Arif Rahman
  • Minggu, 15 Mei 2016 | 21:36 WIB
Surat Terbuka Untuk Jokowi: Datanglah ke Rusia Sebagai Kawan Lama
Jakarta, Obsessionnews– Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Rusia di Sochi, Rusia, 19-20 Mei 2016. Terkait hal itu Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsudi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Minggu (15/5/2016). Surat terbuka itu berjudul Datanglah ke Rusia Sebagai Pemimpin ASEAN dan Kawan Lama Rusia Berikut isi surat terbuka tersebut yang diterima Obsessionnews.com: Pertama-tama kami, saya atas nama kawan-kawan yang tergabung dalam lembaga kajian global dan politik luar negeri Global Future Institute(GFI), menyampaikan salam hangat kepada Bapak Presiden maupun jajaran kabinet pemerintahan bapak yang tersebut di atas. Disertai harapan semoga Bapak Presiden beserta jajaran kabinet tetap fokus dan konsisten pada skema Trisakti dan Nawacita. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami informasikan kepada Bapak Presiden, bahwa pada Rabu 11 Mei 2016 lalu, GFI dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasiona (HIMAHI) Universitas Nasional, menggelar Focused Group Discussion(FGD) yang berlangsung di kampus Universitas Nasional, Pejaten Pasar Minggu. Untuk meminta feedback dan masukan menyusul terbitnya jurnal kami, The Global Review Quarterly Edisi 9, yang mengangkat tema: Dialog Kemitraan ASEAN-RUSSIA, Momentum Bangun Strategi Perimbangan Kekuatan di Asia Tenggara. Untuk itu, kami menghadirkan beberapa narasumber maupun peserta aktif baik dari kalangan pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga kajian maupun berbagai elemen strategis masyarakat lainnya. Hadir dalam diskusi terbatas yang menggunakan format FGD tersebut antara lain: Dara Ysulawati, dari Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Brigjen Sunaryo, Direktur Kerjasama Internasional, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan,  Kementerian Pertahanan, Junita S Syarief, Kepala Seksi Eropa, Afrika, dan ASEAN, Kementerian Perdagangan, Basilio Dias Araujo, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Kemenko Maritim. Guspiabari, pakar ekonomi dari Center for Indonesia National Policy Studies (CINAPS) dan Direktur Eksekutif Imagoinvest. Suryo AB, staf pengajar geopolitik dari Fakultas Ilmu Sosial-Politik jurusan hubungan internasional, Universitas Nasional. Dan Agus al Ghafur, tenaga ahli dari komisi I DPR-RI mewakili Tantowi Yahya. Bapak Presiden dan Para Menteri yang terhormat. Adapun gagasan yang mendasari topik bahasan baik yang kami angkat sebagai tema kajian kami di Jurnal Global Review Quarterly maupun dalam seminar terbatas tersebut adalah untuk mengupayakan agar Kawasan Asia Tenggara, dan ASEAN pada khususnya, kembali kepada relnya semula, sebagai Kekuatan Regional yang damai, bebas, netral. Kedua, untuk membangun keseimbangan di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN khususnya, maka skala kerjasama dengan Negara-negara besar(Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Jepang dan Rusia), harus semakin ditingkatkan baik skala maupun lingkup kerjasamanya. Sehingga tidak ada satupun negara adikuasa yang merasa mendapat hak-hak istimewa dan merasa mendominasi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, semakin banyak mitra strategis dari negara-negara besar yang bermaksud menjalin kerjasama strategis dengan ASEAN, kiranya akan semakin baik bagi kepentingan nasional masing-masing negara-negara ASEAN maupun ASEAN pada umumnya. Dalam kajian kami sebagaimana kami presentasikan kepada forum seminar, kami sekali lagi menggarisbawahi apresiasi kami terhadap pertemuan ketiga kelompok Ahli ASEAN-Rusia (ASEAN-Russian Eminent Persons Group) di Moskow, Rusia pada 6 April 2016 lalu. Bahwa seperti diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Luar Negeri Djauhari Oratmangun, kerja sama ekonomi dan perdagangan serta isu kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara merupakan isu-isu signifikan dalam kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia yang perlu terus didorong di masa yang akan datang. ASEAN-Russian Eminent Persons Group di Moskow inilah yang mendasari kami untuk mempertajam lebih lanjut isu strategis tersebut, khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Global Future Institute memandang isu tersebut sangat penting sebagai dasar kerjasama strategis antara ASEAN dan Rusia di masa depan. isu untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir, tentunya tidak dilepaskan secara historis dengan gagasan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai suatu “Zone of Peace, Freedom and Neutrality sebagaimana hasil kesepakatan negara-negara ASEAN melalui Deklarasi Kuala Lumpur 27 November 1971. Pada tataran inilah, dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami bermaksud mengingatkan kembali Bapak Presiden, bahwa nilai strategis Deklarasi Kuala Lumpur 1971 begitu penting bagi ASEAN, dan khususnya Indonesia, karena deklarasi tersebut merujuk pada DASA SILA Bandung April 1955 yang menekankan pentingya menegakkan prinsip-prinsip “Peaceful Co-Existence atau hidup berdampingan secara damai. Serta bebas dari segala macam bentuk campur tangan oleh negara-negara luar (free from any form or manner of interference by outside powers). Inilah yang menjadi landasan para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dalam KTT ASEAN di Bali pada Februari 1976, untuk menghasilkan dua dokumen penting, untuk memperkuat kesepakatan negara-negara ASEAN pada November 1971, yaitu:
  1. Declaration of ASEAN concord, dan
  2. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara).
Sebagaimana ditegaskan dalam Declaration on ASEAN concord: “Negara-negara anggota, secara individual dan kolektip, akan mengambil tindakan aktif untuk pembentukan selekas mungkin zona damai, bebas dan netral.” Adapun di bidang politik dalam program aksi kerjasama dalam rangka ASEAN, telah ditegaskan pula bahwa: “Mempertimbangkan segera tindakan-tindakan permulaan agar Zona Damai, Bebas dan Netral itu diakui dan dihormati.” Maka itu, ketika isu untuk menjadikan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara dijadikan salah satu rekomendasi visioner sebagai landasan kerjasama strategis ASEAN-Rusia kiranya merupakan langkah yang patut dipuji. Khususnya bagi Indonesia, hal tersebut sangat selaras dan sehaluan dengan politik luar negeri yang bebas-aktif sebagai politik perdamaian yang hendak dicapai secara mandiri, percaya kepada kekuatan sendiri, tanpa apriori menolak bantuan apalagi kerjasama dengan dunia luar atau negara asing. Karena rumusan politik bebas dan aktif tersebut berdasarkan pada kepentingan nasional. Peran kepeloporan Indonesia dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955, maupun Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok 1961 di Beograd, kiranya merupakan konsekuensi logis dan wujud nyata penjabaran Politik Luar Negeri RI yang bebas dan aktif. Bapak Presiden dan Para Menteri yang terhormat. Merujuk pada hasil kajian yang kami tuangkan dalam Jurnal The Global Review Quarterly Edisi 9, maupun presentasi para narasumber baik dari kalangan pemerintahan maupun para pakar, pada umumnya bersepakat bahwa ASEAN punya nilai strategis secara geopolitik. Sehingga kerjasama ASEAN dengan berbagai mitra strategis negara-negara besar hendaknya didasari prinsip saling menguntungkan, setara dan saling menguatkan kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN, maupun kepentingan regional ASEAN pada umumnya. Kodrat ASEAN sebagai cross-roads of the World, sebagai persimpangan-persimpangan jalan dunia, mempunyai nilai yang vital serta penting ditinjau dari sudut pandang strategi politik dunia. Sebagaimana kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara menghimpun di dalamnya nilai-nilai geo-strategis, geo-ekonomis, dan geo-politis yang vital dan penting sekali bagi dunia. Asia Tenggara, seperti halnya juga Timur Tengah, merupakan titik-pertemuan antar kekuatan-kekuatan potensial di internal kawasan maupun desakan-desakan kekuatan eksternal. Sehingga perimbangan kekuatan antar negara-negara adikuasa menjadi mutlak adanya. Karena itu menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir sebagai derivasi dari konsep Zona Damai, Bebas dan Netral merupakan konsekwensi logis dari kodrat dan sifatnya kawasan Asia Tenggara. Pada tataran inilah, kami dari Global Future Institute menghimbau kepada Bapak Presiden maupun para Menteri, agar Indonesia kembali memainkan peran aktif sekaligus motor penggerak mengembalikan ASEAN sebagai kekuatan keseimbangan di kawasan Asia Tenggara, sebagai lingkup yang lebih kecil dari solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika sebagaimana telah dicanangkan dalam DASA SILA BANDUNG 1955. Sebagaimana kajian-kajian yang telah kami presentasikan dalam rangka menyambut KTT-ASEAN di Sochi,Rusia, minggu ini, kami pandang sebagai momentum yang berharga bagi Indonesia, mengingat peran dan kedudukan strategis Indonesia di kalangan negara-negara ASEAN sejak awal berdirinya pada Agustus 1967. Apalagi Duta Besar Rusia di Indonesia Mikhail Galuzin menegaskan bahwa antara Rusia dan Indonesia punya kesamaan visi dengan pemerintahan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika April 2015 lalu. Khususnya seruan Presiden Jokowi untuk menciptakan sistem global yang lebih adil dan demokratis. Kiranya kami perlu mengingatkan kembali Bapak Presiden dan Para Menteri yang terhormat. Bahwa karakteristik ASEAN yang telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan independen dari pengaruh antar negara-negara adidaya yang terlibat dalam Perang Dingin, telah berhasil menarik minat negara-negara di Asia Tenggara lainnya, sehingga akhirnya ikut bergabung. Seperti Brunei (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999). Independensi yang telah berhasil dipertunjukkan oleh ASEAN, meski harus diakui tetap dibayang-bayangi oleh pertarungan pengaruh antara AS dan Uni Eropa versus Rusia-Cina, tak lepas dari kenyataan bahwa sejarah terbentuknya ASEAN adalah karena kelima negara pemrakarsa berdirinya ASEAN tersebut pernah mengalami nasib yang sama, yaitu pernah dijajah oleh negara lain, kecuali Thailand. Karenanya, lepas aneka kritik dan pesismisme yang muncul dari berbagai kalangan maupun pakar politik internasional, namun pada kenyataannya pada saat ini ASEAN berhasil menjadi kekuatan pendorong di dalam upaya membangun forum di tingkat multilateral di luar lingkup ASEAN, sebagaimana dibuktikan dengan adanya ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN+3, East Asian Summit (meskipun forum ini sarat dengan agenda-agenda tersembunyi Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memecah-belah kekompakan ASEAN), maupun berbagai prakarsa-prakarsa politik luar negeri lainnya. Artinya, lepas dari adanya upaya negara-negara adikuasai, dalam hal ini Amerika Serikat dan Uni Eropa, namun gagasan yang mendasari ASEAN membangun forum di tingkat multi-lateral di luar lingkup ASEAN, termasuk ASEAN DIALOG PARTNERSHIP dengan beberapa negara adikuasa sebagai mitra ASEAN, pada hakekatnya tetap didasari sikap independensi yang tinggi untuk menjaga dan melindungi netralitas ASEAN dari upaya negara-negara adikuasa untuk menarik ASEAN sebagai satelit dari salah satu negara adikuasa, seperti sudah diperagakan secara jelas melalui GERAKAN UNIPOLAR AS DAN UNI EROPA. Misal, dengan upaya AS mengajak beberapa negara di ASEAN maupun forum APEC, agar bergabung dalam kesepakatan Trans Pacific Partnership (TPP). Sehingga berpotensi untuk memecah-belah kekompakan dan soliditas baik antar negara-negara di internal ASEAN maupun di negara-negara yang tergabung dalam forum APEC. Maka berkaitan dengan gagasan tersebut, Bapak Presiden dan Para Menteri yang terhormat, izinkan kami menyampaikan beberapa poin-poin penting yang berkembang dalam seminar terbatas Para narasumber baik dari kalangan kementerian terkait yang kami pandang terkait langsung dengan ASEAN-RUSSIA SUMMIT di Sochi minggu ini, maupun kalangan pakar, bersepakat bahwa kemitraaan ASEAN dengan negara-negara besar sebagi mitra strategis, sudah selayaknya untuk ditingkatkan baik skala maupun lingkup kerjasamanya. Bapak Djauhari Oratmangun, mantan Duta Besar RI untuk Rusia yang sekarang menjabat Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI, dalam keynote speech-nya melalui sambutan tertulis yang ditujukan untuk forum diskusi kami itu, menegaskan Indonesia memanfaatkan potensi dan peluang dalam kerjasama kemitraan-ASEAN-Rusia guna mencapai tujuan dan kepentingan nasional, termasuk dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Menurut Oratmangun, berdasarkan rekomendasi ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREP), akan diupayakan untuk penguatan kerjasama kemitraan ASEAN-Russia di masa mendatang antara lain dengan: Mempromosikan kerja sama politik keamanan, maritim, kontra terorisme, dan perdagangan obat terlarang. Selain itu, disepakati untuk mendukung upaya ASEAN untuk mempromosikan prinsip dasar dan tujuan Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ). Terkait kemungkinan berbagai bentuk kerjasama, Oratmangun juga menggarisbawahi untuk menjajaki kemungkinan pembentukan hubungan kerjasama antar kawasan, seperti ASEAN Eurosian Economic Union (EAEU), dan Shanghai Cooperation Organization (SCO). Lebih dari daripada itu, lanjut Oratmangun, akan segera ditindaklanjuti upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi melalui promosi dagang, fasilitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), dan misi bisnis. Juga tak kalah penting dalam hal konektivitas energidan pariwista. Bagi kami di Global Future Institute, isyarat Bapak Oratmangun untuk menjajagi kemungkinan pembentukan kerjasama antar kawasan dengan merujuk pada model SCO, kiranya perlu dipertajam lagi ke arah kemungkinan kerjasama ala BRICS(Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan). Karena kalau Indonesia memang cukup serius untuk menindaklanjuti prakarsa pembentukan kerjasama antar kawasan, kiranya skema BRICS lebih tepat untuk mengilhami terbentuknya format baru kerjasama ASEAN dengan mitra-mitra strategis dari negara-negara maju, dengan dipayungi oleh Skema Kerjasama Rusia-Cina melalui Payung SCO. Pada tataran inilah, Bapak Presiden dan Para Menteri yang terhormat, kami merasa perlu untuk memberi catatan khusus atas pernyataan Bapak Basilio Dias Araujo, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Kemenko Maritim, dalam presentasinya di depan forum diskusi GFI-HIMAHI UNAS. Menurut Bapak Basilio, kalau Indonesia maupun ASEAN hendak ke Rusia, kita harus lewat perantaraan Cina. Tersirat, sepertinya ada temali yang kuat antara Cina dan Rusia, dengan segala aspek positif maupun negatifnya, dalam membangun kerangka kerjasama strategis dengan ASEAN. Untuk itu, kiranya Bapak Presiden dan Para Menteri menyadari poin penting dari pernyataan dari Bapak Basilio yang berbicara mewakili Kemenko Maritim. Bahwa untuk menjalin kerjasama segitiga antara ASEAN-Rusia-Cina, hendaknya disadari terlebih dahulu temali hubungan Cina-Rusia berikut prospek persekutuan strategis yang melandasi kerjasama Cina-Rusia kini dan mendatang. Jangan sampai kelak Indonesia, maupun ASEAN, justru akan menjadi korban dari tidak solidnya kerjasama strategis yang terbangun antara Cina dan Rusia. Poin penting lainnya yang disampaikan Bapak Basilio dari Kemenko Maritim adalah, bahwa baik di bidang politik, ekonomi, maupun peralatan militer, kerjasama Indonesia-Rusia punya peluang yang cukup besar untuk dikembangkan dan ditindaklanjuti. Juga menurut Basilio, kenyataan bahwa ditinjau dari segi geopolitik Rusia menguasai dua laut, laut Baltic dan laut Hitam, jelas Rusia merupakan negara besar yang patut diperhitungkan. Karena selain menguasai darat juga menguasai laut. Dan punya banyak akses. Pandangan dan rekomendasi menarik, juga dipresentasikan oleh Tantowi Yahya, dari Komisi I DPR-RI. Tantowi Yahya setidaknya menekankan tiga bidang terpenting yang diharapkan bisa memperkuat hubungan Indonesia-Rusia.
  1. Senjata dan Militer Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membeli satu skuadron Su-35 milik Rusia secara bertahap pada September lalu. Pesawat tempur ini nantinya akan menggantikan pesawat tempur F-5 Tiger milik Amerika. Sepertinya, Indonesia pun akan mendapat pinjaman lunak senilai tiga miliar dolar AS atas pembelanjaan ini. Selain itu, Kementerian Pertahanan Indonesia juga berencana membeli lima kapal selam Rusia. Sebelumnya, pihak Indonesia telah melakukan negosiasi dengan pihak Rusia mengenai pembelian kapal selam bekas proyek 877 Paltus, tetapi kemudian pihak Indonesia mengumumkan pembatalan kesepakatan ini dan memilih untuk membeli kapal selam bertenaga diesel terbaru Amur-1650. Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan  bahwa kapal selam bertenaga diesel milik Rusia memiliki karakteristik terbaik.
Kemungkinan Indonesia juga akan membeli sistem pertahanan udara jarak menengah. Pemberian kredit tersebut kepada pihak Indonesia akan mempermudah senjata Rusia masuk ke pasar Indonesia. Rusia dan Indonesia memiliki pengalaman positif dalam kerja sama di bidang militer. Sejak tahun 2000, TNI menerima beberapa modifikasi jet tempur Su, helikopter Mi-17-IV dan Mi-35M, BTR-80A, BMP-3F, dan senjata AK-101 serta AK-102. 2. Energi Nuklir Pada bulan Juni 2015 di Moskow, Indonesia dan Federasi Rusia menandatangani nota kesepahaman kerja sama di bidang energi nuklir damai. Pada bulan September 2015 di Jakarta, telah ditandatangani nota kesepahaman terkait pembangunan proyek PLTN berdaya tinggi dan PLTN terapung di Indonesia. Indonesia juga berusaha untuk mengembangkan teknologi nuklir damai. Pada tahun 2016, universitas-universitas teknik Rusia berencana menerima 20 siswa dari provinsi Kalimantan Timur yang akan mempelajari energi atom di Rusia. 3. Proyek Infrastruktur Setelah pertemuan antara Menteri Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa dan Duta Besar Rusia Aleksander Ivanov pada 2011 silam, keinginan Rusia untuk berinvestasi dalam pembangunan kereta api di Indonesia menjadi jelas. Perusahaan kereta api Rusia RZD (Russian Railways) telah resmi mengonfirmasi minat dalam proyek tersebut. Pada tahun 2014, perwakilan Russian Railways menyampailkan bahwa proyek ini akan dibiayai oleh VEB, Gazprombank, dan beberapa lembaga keuangan lainnya. Pembangunan jalur kereta api (dengan panjang sekitar 300 km) antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Timur menuju terminal batu bara akan dikerjakan oleh Kalimantan Rail. Dalam proyek ini, Russian Railways memiliki 50 persen + 1 saham perusahaan. Pada kuartal IV 2018, Kalimantan Rail berencana membangun jalur kereta api (dengan panjang 190 km) dan terminal laut untuk ekspor batubara termal dari endapannya di Kalimantan Timur. Yang tak kalah menarik, Tantowi Yahya memberikan beberapa rekomendasi penting.
  1. Negara-negara ASEAN harus melakukan konsolidasi. Tanpa konsolidasi, ASEAN hanya akan menjadi forum diskusi, bukan menjadi alternatif bagi kekuatan politik besar yang sepertinya akan memecah-belah wilayah tersebut dalam beberapa tahun ke depan.  Negara-negara ASEAN harus memiliki alternatif aliansi selain Tiongkok dan AS. Dan, itu adalah hal yang juga dibutuhkan oleh Rusia. Belum pulihnya situasi ekonomi Rusia adalah kesempatan bagi negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk menjamah pasar Rusia, terutama di bidang yang tak terlalu kompetitif di kalangan para produsen lokal. Para pejabat dan pengusaha Rusia belum terlalu mengenal negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, negara-negara Asia Tenggara harus berinisiatif mempromosikan diri mereka di Rusia. 3. Strategi hubungan Rusia dan ASEAN harus dikembangkan. Sebaiknya memang tidak ada satu mitra atau negara yang lebih diutamakan. Perlu  ada kesimbangan. Namun, Indonesia sebagai negara anggota yang paling besar, dengan jumlah penduduk yang besar, dan sekaligus memiliki pangsa pasar yang besar, sangat wajar jika Rusia menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan dengan Indonesia.
Dara Yusilawati, mewakili Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, juga memperkuat arahan Bapak Djauhari Oratmangun dalam keynote speech-nya, bahwa KTT ASEAN-RUSSIA di Sochi merupakan salah satu Kepentingan Indonesia di ASEAN. Seraya memperkuat pernyataan GFI bahwa pertemuan KTT ASEAN-RUSIA di Sochii, Rusia, ini merupakan salah satu momen penting untuk membangun strategi perimbangan di kawasan Asia Tenggara. Serta memandang penting peran sentral Indonesia sebgai the driving force dalam upaya membangun Strategi Perimbangan Kekuatan di Asia Tenggara. Mengingat kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Senada dengan Bapak Oratmangun, Ibu Dara Yusilawati, juga menegaskan betapa pentingnya Indonesia memanfaatkan potensi dan peluang dalam kerjasama kemitraan ASEAN-Rusia guna mencapai tujuan dan kepentingan nasional, termasuk dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan. Pandangan tersebut, Bapak Presiden dan Para Menteri yang terhormat, sangat sejalan dengan kajian maupun rekomendasi yang kami tuangkan melalui the Global Review Quarterly, maupun yang kami presentasikan dalam forum diskusi terbatas tersebut. Kiranya menarik untuk kami sampaikan pernyataan pengkaji ekonomi internasional Gusfiabari kepada Bapak Presiden maupun Para Menteri yang terhormat. Karena melalui presentasi beliaulah kami terinspirasi menggunakan salah satu pernyataan kesimpulannya sebagai judul Surat Terbuka kami ini. Menurut Gusfiabri, salah satu segi menarik adalah tantangan yang dihadapi Rusia untuk menjalin kerjasama strategis di Asia Tenggara. Menurut Gusfiabari, Rusia bukan pemain baru di kawasan Asia Tenggara. Di masa lalu, Rusia pernah dekat secara ekonomi dan politik dengan Indonesia dan Vietnam. Selain sumber modal, Rusia juga pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, Rusia juga memiliki Soverign Wealth Fund (SWF) Russian Direct Investment Fund/RDIF   dan kepemimpinan di BRICS Bank Capital yang didesain menjadi New Development Bank (NDB BRICS) bermodal 100 miliar dollar AS, pesaing World Bank. Dan saatiniRusia sedang berupaya memperkuat Eurosian Economic Union atau EAEU bersama Kazakhtan,  Belarus, Kyrgistan. Thailand, India, Vietnam sudah menyatakan minat untuk menjadi mitra dari blok ekonomi ini. Selanjutnya di bidang keamanan dan ekonomi Rusia juga membangun Shanghgai Cooperation Organization (SCO) bersama Cina, Iran, Kazakhtan, Kyrgistan, Uzbekistan, Tajikistan, India dan Pakistan. Dan yang menarik ekonomi RI sendiri akan lebih besar dari Rusia di 2023. Lepas dari pandangan optimistisnya mungkin perlu kajian lebih lanjut, namun tersurat maupun tersirat, Gusfiabri memandang Rusia sebagai salah satu alternatif bagi ASEAN untuk membangun Strategi Perimbangan Kekuatan Baru di Asia Tenggara. Sedangkan bagi Indonesia itu sendiri, Gusfiabri mengingatkan bahwa dalam hubungan di bidang ekonomi, ketika Rusia masih Uni Soviet, pernah menjadi salah satu negara donor terbesar bagi Indonesia. Apa yang bisa dibangun kedua negara  dalam landscape ekonomi-politik global yang baru saat ini.  Hendaknya Indonesia jangan sampai ketinggalan inisiatif membangun kerjasama yang lebih luas dengan Rusia. Demikian saran Gusfiabri. Namun lebih dari itu, ada sebuah saran yang cukup menggugah dari Gusfiabri. Perlu dijajaki kerjasama politik dengan Rusia untuk menjadi penengah  bagi rivalitas China dan AS di Asia Tenggara. Di samping  membangun kerjasama sektor energi (migas dan nuklir), industri kimia, pendidikan teknik dan eksplorasi luar angkasa. Siapa tahu terbuka kemungkinan untuk mengikutsertakan para astronot Indonesia dalam program ekspolrasi ruang angkasa. Begitupun, saran Gusfiabri untuk KTT ASEAN-RUSSIA di Sochi, kiranya perlu jadi perhatian khusus bagi Bapak Presiden maupun para Menteri yang terhormat. Meskipun  pertemuan kali ini dalam konteks ASEAN, di samping pastinya ada kerjasama, namun tentunya juga sarat dengan adanya persaingan. Indonesia harus datang ke Rusia sebagai kawan lama, sahabat lama. Indonesia sudah kenal dekat dengan Rusia sebelum Singapura dan Malaysia ada. Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, negara berpopulasi keempat terbesar didunia, dan anggota G-20, Indonesia harus datang dengan posisi sebagai pemimpin kawasan ASEAN. (arh, )