Kepala Bakamla RI Lantik 9 Pimpinan Tinggi
Jakarta, Obsessionnews - Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) RI, Laksdya TNI Ari Soedewo SE MH secara resmi melantik 9 pejabat Pimpinan Tinggi yang terdiri dari seorang Pimpinan Tinggi Madya (Eselon l) dan 8 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), dalam upacara di Kantor Bakamla RI, Jl Dr Sutomo 11 Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016). Mereka yang dilantik adalah Laksma TNI Andi Achdar dilantik menjadi Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI (Eselon l), Laksma TNI Yuli Dharmawanto SH MH (Direktur Hukum, Deputi Bidang Inhuker Bakamla RI), Marsma TNI Widiantoro Direktur Operasi Udara Maritim, Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI), Kolonel Laut (KH) Edi Fernandi (Direktur Strategi Kamla, Deputi Bidang Inhuler Bakamla RI), Sucipto SH MH (Direktur Kebijakan Kamla Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla RI), Sandi SH MH (Direktur Kerjasama Kamla Direktur Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla RI), Kolonel Laut (P) Rahmat Eko Raharjo (Plt. Direktur Operasi Laut Direktur Bidang Operasi dan latihan Bakamla RI), Kombes Pol Arifin MH (Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla RI), dan Kolonel Laut (P) Suradi Agung Slamet ST sebagai Plt Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Bakamla RI. Kabakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo dalam sambutannya mengatakan, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas dan tantangan yang besar, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. “Oleh sebab itu, Bakamla membutuhkan Pejabat atau Pegawai yang mempunyai tanggung jawab besar pada bidang administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” paparnya. 
Ia menegaskan, kunjungan Komisi I DPR RI ke kantor Bakamla pada 14 April lalu dan kunjungan kerja spesifik Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI ke tiga kantor Kamla Zona Maritim (Barat, Tengah, dan Timur) secara bersamaan pada 21 dan 22 April lalu, untuk mengetahui kesiapan Pusat Komando dan Pengendalian Bakamla di pusat dan di daerah. “Tentu saja terdapat masukan, saran, ataupun rekomendasi Komisi I DPR RI. Rekomendasi tersebut, tentu saja harus segera ditindaklanjuti oleh unit masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah (dalam hal ini eksekutif) dengan legislatif dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut,” kata Kabakamla. Menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi Deputi Operasi dan Latihan yang baru saja dilantik beserta jajarannya. Mengingat operasi (patroli) laut beberapa waktu lalu yang kita gelar, Bakamla menangkap beberapa kapal ikan asing berbendera Malaysia dengan ABK berkebangsaan Vietnam, dan sedang dalam proses hukum di kantor PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tarempa Provinsi Kepulauan Riau. “Hasil patroli Bakamla bersama stakeholder tersebut agar ditindaklanjuti oleh unit terkait, sehingga proses hukumnya berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berazaskan keadilan,” harapnya. Pucuk pimpinan tertinggi di Bakamla RI itu menegaskan, berkat kerja sama yang tepat melalui informasi yang ditindaklanjuti antara Bakamla dengan TNI AL, beberapa hari yang lalu TNI AL telah menangkap percobaan perompakan kapal bermuatan minyak berbendera Singapura di perairan Tanjung Puting. “Saat ini juga, sedang berlangsung Patroli Terkoordinasi antara Indonesia (Bakamla) dengan Australia (Australia Border Force) di Laut Timor untuk kegiatan illegal fishing, people smuggling, penyelundupan, dan perlindungan lingkungan maritim,” ujarnya. Laksdya TNI Ari Soedewo menuturkan, keberhasilan Bakamla bersama stakeholder pada patroli Nusantara IV ini, patut diapresiasi dan dapat terus ditingkatkan oleh Deputi Operasi dan Latihan yang baru beserta jajarannya, tentu saja dengan dukungan unit yang lain dan sinergitas dengan stakeholder. “Proses optimalisasi organisasi Bakamla melalui legislasi peraturan perundangan yang sedang dalam proses, baik di Kementerian ataupun di Legislatif, terus dikawal secara administratif dan koordinatif serta berikan masukan substantif, dan tidak menyinggung aturan mainnya, sehingga hasilnya akan dapat diterima oleh semua pihak,” tandasnya. (Red)
Ia menegaskan, kunjungan Komisi I DPR RI ke kantor Bakamla pada 14 April lalu dan kunjungan kerja spesifik Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI ke tiga kantor Kamla Zona Maritim (Barat, Tengah, dan Timur) secara bersamaan pada 21 dan 22 April lalu, untuk mengetahui kesiapan Pusat Komando dan Pengendalian Bakamla di pusat dan di daerah. “Tentu saja terdapat masukan, saran, ataupun rekomendasi Komisi I DPR RI. Rekomendasi tersebut, tentu saja harus segera ditindaklanjuti oleh unit masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah (dalam hal ini eksekutif) dengan legislatif dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut,” kata Kabakamla. Menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi Deputi Operasi dan Latihan yang baru saja dilantik beserta jajarannya. Mengingat operasi (patroli) laut beberapa waktu lalu yang kita gelar, Bakamla menangkap beberapa kapal ikan asing berbendera Malaysia dengan ABK berkebangsaan Vietnam, dan sedang dalam proses hukum di kantor PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tarempa Provinsi Kepulauan Riau. “Hasil patroli Bakamla bersama stakeholder tersebut agar ditindaklanjuti oleh unit terkait, sehingga proses hukumnya berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berazaskan keadilan,” harapnya. Pucuk pimpinan tertinggi di Bakamla RI itu menegaskan, berkat kerja sama yang tepat melalui informasi yang ditindaklanjuti antara Bakamla dengan TNI AL, beberapa hari yang lalu TNI AL telah menangkap percobaan perompakan kapal bermuatan minyak berbendera Singapura di perairan Tanjung Puting. “Saat ini juga, sedang berlangsung Patroli Terkoordinasi antara Indonesia (Bakamla) dengan Australia (Australia Border Force) di Laut Timor untuk kegiatan illegal fishing, people smuggling, penyelundupan, dan perlindungan lingkungan maritim,” ujarnya. Laksdya TNI Ari Soedewo menuturkan, keberhasilan Bakamla bersama stakeholder pada patroli Nusantara IV ini, patut diapresiasi dan dapat terus ditingkatkan oleh Deputi Operasi dan Latihan yang baru beserta jajarannya, tentu saja dengan dukungan unit yang lain dan sinergitas dengan stakeholder. “Proses optimalisasi organisasi Bakamla melalui legislasi peraturan perundangan yang sedang dalam proses, baik di Kementerian ataupun di Legislatif, terus dikawal secara administratif dan koordinatif serta berikan masukan substantif, dan tidak menyinggung aturan mainnya, sehingga hasilnya akan dapat diterima oleh semua pihak,” tandasnya. (Red) 
Share:
