Jakarta, Obsessionnews - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah tidak akan langsung membongkar makam korban 65, namun terlebih dahulu memverifikasi data korban. Pernyataan itu sekaligus menanggapi sikap penolakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang tak sepakat dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi)‎ agar kuburan massal korban tragedi 1965 dicari untuk kemudian dibongkar. "Saya lihat dulu nanti, itu kan kita mau liat dulu verified dulu data-datanya baru kita lihat apa yang akan lakukan," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/5/2016). Alasan memverifikasi data itu, karena Luhut tak percaya sepenuhnya dengan data yang menyebutkan bahwa jumlah korban keseluruhan dari peristiwa 65 yakni mencapai 400.000 orang. "Saya gak mau kalian yang muda-muda itu dituduh. Kita ini bangsa dituduh bunuh 400 ribu orang, krna angka 400 ribu itu kan besar, ya itu saja," katanya. Sebelumnya, Menhan Ryamizard Ryacudu tak sepakat dengan perintah Presiden Jokowi‎ agar kuburan massal korban tragedi 1965 dicari. Ryamizard khawatir ada pihak yang tak terima jika kuburan ‎massal korban tragedi 1965 itu dibongkar. Ryamizard tidak menginginkan negara ini kembali terpecah. Dia ingin negara ini damai. Dia khawatir peristiwa lebih besar dari tragedi 1965 terjadi jika terus ada pihak yang menghasut-hasut. Karena itu, dia mengimbau semua pihak tidak terprovokasi. "Saya tidak provokasi, tapi mengingatkan. Sudahlah yang dulu sudah. Mari kita hidup ke depan damai membangun negara ini, karena orang ribut merusak negara," pungkasnya. (Has)