Papua Andalkan Hasil Pertanian Dibanding Tambang

Jakarta, Obsessionnews - Papua dikenal dengan dunia tambang. Namun pemerintahan Papua tidak menajadikan tambang sebagai komoditi utama dalam meningkatkan keonomi mereka. Saat ini pemerintah Papua lebih mengandalkan pertanian sebagai pendapatn ekonomi masyarakat. "Saat ini pemerintah sedang mengembangkan faktor pertanian, kalau tambang kontribusinya sangat terbatas bagi masyarakat makanya kami utamakan di bidang pertanian," kata Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musaad, Rabu (11/5/2016). Untuk mempercepat pembangunan di Papua, pemerintah fokus pada komoditas unggulan dengan membagi lima kawasan. Wilayah Komoditas Pembangunan Ekonomi (KPE) Anim HA mencakup sektor industri parawisata dan budaya, pertanian dan perkebunan terpadu, serta perikanan dan peternakan. [caption id="attachment_125384" align="aligncenter" width="640"]
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad, Rabu (11/5/2016).[/caption] Selain itu pemerintah setempat menginginkan ada industri untuk mengolah perkebunan rakyat. "Harus ada industri kalau hanya sebatas ekstratif maka sampai kapanpun Papua akan seperti ini. Infrastruktur, sudah lama dikenal membangun, banyak akses jalan yang dibuka tapi tidak pernah konek, tidak konek antar kawasan," tuturnya. Ia mengharapkan infrastruktur dalam pembangunan nasional ada konektivitas komunikasi antara pusat, provinsi dan kabupaten. "Pendekatakan yang dilakukan selama ini fokus pada aspek komoditas. Maka saat ini perlu mengintegrasikan apa yang dilakukan provinsi dan kabupaten," sarannya. (Asma)
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad, Rabu (11/5/2016).[/caption] Selain itu pemerintah setempat menginginkan ada industri untuk mengolah perkebunan rakyat. "Harus ada industri kalau hanya sebatas ekstratif maka sampai kapanpun Papua akan seperti ini. Infrastruktur, sudah lama dikenal membangun, banyak akses jalan yang dibuka tapi tidak pernah konek, tidak konek antar kawasan," tuturnya. Ia mengharapkan infrastruktur dalam pembangunan nasional ada konektivitas komunikasi antara pusat, provinsi dan kabupaten. "Pendekatakan yang dilakukan selama ini fokus pada aspek komoditas. Maka saat ini perlu mengintegrasikan apa yang dilakukan provinsi dan kabupaten," sarannya. (Asma) 




























