Jakarta, Obsessionnews - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristyanto menegaskan, biaya administrasi Rp5 juta dalam fit and proper test bagi calon gubernur (Balongub) DKI Jakarta, tidak digunakan untuk kepentingan panitia. Menurutnya, biaya administrasi digunakan untuk membiayai ahli psikologi, yang ditugaskan untuk menguji kepribadian masing-masing calon. Biaya itu kata dia, diambil dari gotong royong peserta. "PDI-P sejak dulu gotong-royong. Dalam fit and proper test ini melibatkan ahli psikologi, dari situ ada biaya dari yang diberikan para calon," kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016). Ia membantah kalu panita mengambil keuntungan dari biaya administrasi tersebut. Bagi peserta yang tidak setuju, Hasto mempersilakan kepada mereka untuk mengundurkan diri. ‎"Kami akan bantu. Tapi kami hormati bagi yang mengundurkan diri," ujar Hasto. Hasnaeni adalah salah satu calon yang mendaftar uji kepatutan dan kelayakan oleh PDI-P mengundurkan diri akiabt dipungut biaya tersebut. Kader PKB ini mengaku mundur, lantaran sejak awal tidak disebutkan seleksi diadakan tanpa dipungut biaya. "Katanya gratis, belum jadi apa-apa masa harus bayar," ujar Hasniati yang akrab disebut 'Wanita Emas'. (Albar)