Jakarta, Obsessionnews - Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Delegasi Standard & Poor's Rating Services di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/5/2016). Sejumlah Menteri ikut mendampingi Presiden Jokowi seperti Mensesneg Pratikno, Mendag Thomas Lembong, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Franky Sibarani dan Gubernur BI Agus Martowardojo. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan tujuan kunjungan delegasi Standard & Poor's Rating Services ini adalah dalam rangka untuk melakukan review terhadap rating investment di Indonesia, khususnya investment dalam konteks portfolio. "Seperti diketahui, saat ini dari Standard & Poor's Rating Services Indonesia belum mendapatkan investment grade. Posisinya masih BB+ dengan positive outlook yang didapatkan waktu assessment tahun lalu," ujar Bambang dalam jumpa persnya di Kantor Presiden, Jakarta. Untuk tahun ini menurut Bambang, Standard & Poor's Rating Services ingin melihat dan mendalami apakah Indonesia sudah melakukan perbaikan di dalam berbagai bidang, baik pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, maupun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. "Di dalam kesempatan pertemuan itu, presiden menekankan bahwa yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana kita mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, baik yang berasal dari budget financing-nya maupun dari BUMN dan private sector," katanya. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan proyek-proyek yang sudah lama mangkrak dan tidak ada progress, tetapi dalam masa pemerintahan ini, dalam waktu singkat telah berhasil diselesaikan. Sebagai contoh, Waduk Jatigede dan Tol Transjava. "Kemudian, Presiden juga menyampaikan bagaimana cara dia monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan atau aspek yang dibutuhkan," terang Bambang. Presiden juga menekankan bahwa Indonesia sangat mendorong untuk menarik investasi, baik dalam negeri atau luar negeri. Paket ekonomi yang sudah dikeluarkan sejak pertengahan tahun lalu salah satunya juga ditujukan memperbaiki iklim usaha, dari pemangkasan jumlah izin, memangkas jumlah hari dalam proses perizinan, dan memberikan fasilitas atau insentif untuk investasi itu sendiri. Di bagian akhir, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen pemerintahan RI untuk melakukan reformasi ekonomi. Menurut Menteri perdagangan Thomas Lembong Presiden Jokowi menekankan reformasi ekonomi kepada dua prinsip utama yaitu keterbukaan dan kompetisi. Langkah presiden ini mendapat apresiasi dari Standard & Poor's Rating Services. "Kedua, dalam kesempatan itu, Indonesia mau mempertajam persaingan, contoh dari pihak S&P mengenai perjanjian perdagangan atau posisi dagang kita bagaimana kita dengan ekspor dan impor, neraca dagang kita, cadangan devisa di BI, dan posisi transaksi berjalan," pungkas Thomas. "Jadi kami menerangkan bahwa sudah terjadi perubahan filsafat yang total dari sebelumnya tertutup dan defensif menjadi terbuka dan internasionalis. Dan kita juga mengejar ketertinggalan kita dalam perjanjian perdagangan, misalnya denfan Uni Eropa dua minggu lalu sudah banyak kemajuan di IA-CEPA," lanjut dia. (Has)