Jakarta, Obsessionnews – Pembentukan Holding oleh badan usaha milik negara (BUMN) sangat mendukung untuk paker Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus berjalan serta terealisasi khususnya di Bidang Energi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah segera mewujudkan pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Energi. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu Kadin, Achmad Widjaya, bahwa kurang efektifnya kebijakan ekonomi pemerintah di sektor migas karena negara belum memiliki moderator di sektor strategis tersebut. "Saat ini paket kebijakan ekonomi tidak bisa berjalan karena tidak ada yang menjadi moderator. Makanya, holding BUMN Energi sangat mendesak dan kalau bisa setelah 17 Agustus semua sudah harus tuntas," kata Achmad, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (10/5/2016). Menurutnya, terdapat tiga paket yang harus diprioritaskan dalam paket kebijakan ekonomi tersebut. Pertama, adalah industri pengelolaan minyak refinery, kedua mengenai energi terbarukan dan ketiga terkait konvesi gas pada kendaraan bermotor. Seluruh prioritas tersebut, Widjaya menuturkan, masih menunggu siapa yang akan menjadi moderator. Sehingga kalau holding tertunda, maka akan menghambat paket kebijakan ekonomi tersebut. Salah satu akibat tertundanya pelaksanaan paket kebijakan ekonomi, diantaranya adalah harga gas yang masih tinggi, baik untuk industri maupun rumah tangga. Masih tingginya harga gas menurutnya disebabkan kebijakan harga seperti yang digarisbawahi dalam paket ekonomi tidak bisa dilaksanakan. Ia menambahkan, holding akan menghilangkan tumpang tindih antara Pertagas dan PGN, seperti yang selama ini terjadi. "Tanpa holding, maka pipanisasi di Indonesia akan tumpang tindih.Karena BUMN-nya saja tumpang tindih," kata dia. Widjaya melanjutkan, PGN saat ini merupakan investor yang harus mencari keuntungan, sehingga harga gas menjadi tinggi. "Nah, di dalam paket holding BUMN itulah harus ditegaskan mengenai satu pintu kebijakan," tambah Widjaya. Keberadaan holding BUMN Energi akan mampu menyatukan persepsi kebijakan yang diterapkan dari hulu sampai ke hilir. Yang akan menimbulkan sesuatu yang berbeda dengan saat ini. "Dengan adanya holding, akan jelas arah kebijakan energi. Ini penting, terlebih saat ini investor-investor hulu sedang 'kabur' karena harga minyak yang turun," pungkas Widjaya. (Aprilia R/*)