Jakarta, Obsessionnews - Anggota Komisi ‎III DPR RI Nasir Djamil menyambut baik diadakannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar. Menurutnya, forum tersebut media yang efektif untuk kembali mempersatukan Partai Golkar. "Munaslub ini kan semangatnya untuk menyatukan Partai Golkar yang sudah lama berkonflik. Dan ini sudah diagendakan sejak lama, saya rasa itu bagus," katanya saat dihubungi, Senin ‎(9/5/2016) Karena itu, Nasir berharap Munaslub ini bisa berjalan dengan demokratis sesuai dengan semangat rekonsiliasi. Dimana, Golkar membutuhkan pemimpin yang bisa mengayomi kepentingan masing-masing kubu. "Keadaan itu bisa terlaksana, kalau Munaslub berjalan dengan jujur dan transparan dan akuntabel," tuturnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, Munaslub mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan tersebut bukan dalam rangka intervensi terhadap salah satu pasangan calon, melainkan demi keutuhan Partai Golkar. "Jadi, tidak boleh lagi ada anasir-anasir yang mengatakan, selama ini konflik Golkar diintervensi oleh pemerintah.‎ Pemerintah justru harus mendukung Munaslub," jelasnya. Adapun dari delapan bakal calon ketua umum, Nasir menilai semua punya peluang untuk menduduki kursi Golkar Nomor 1. ‎Terlebih dari mereka sebagian adalah kaum muda yang punya semangat pembaharuan. "Kompetisinya terlihat semakin sehat, ada orang-orang muda disitu, ada Aziz Syamsuddin dan juga Mahyudin," tuturnya. Sebagai anak muda dan sesama anggota Komisi III, Nasi‎r menilai, Aziz punya modal dasar untuk memimpin Golkar, dia punya pengalaman sebagai kader dan juga sebagai pengurus. Aziz juga pernah menjabat sebagai Ketua KNPI. "Aziz bagus dia pernah di KNPI, punya pengalaman dan dikenal sebagai politisi muda," singkatnya. Adapun mengenai penilaian kinerjanya di Komisi III, Nasir tidak bisa memberikan komentar secara personal. Sebab, kinerja di DPR sifatnya kolektif koligial, sehingga tidak bisa dinilai secara pribadi. "Di DPR tidak seperti di eksekutif, kalau di eksekutif bisa dinilai personal. Kalau di DPR itu sifatnya kolektif kolegial," jelasnya. (Albar)