Jakarta, Obsessionnews - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar diagendakan 23-36 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali. Melalui rapat pleno yang dipimpin ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie, Jumat (28/4) telah dibahasa tentang teknis pelaksanaan Munaslub. Bukan saja itu pleno juga menetapkan adanya mahar politik sebesar 1 miliar yang diwajibkan bagi calon ketua umum (Caketum) Golkar. Ketentuan itu ditanggapi oleh kandidat Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang menolak ketentuan itu. Ia akan mengulurkan niatnya kalau hal itu diberlakukan. Namun ada juga Caketum yang sepakat dengan ketentuan tersebut, seperti Mahyudin. Menurutnya jumlah Rp1 M lebih sedikit daripada iuran rekomendasi panitia pengara sebelumnya sebanyak Rp 5 miliar. Sementara Pengamat politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai wacana tentang keharusan calon ketua umum Golkar harus menyetor dana 1 milliar bisa menimbulkan persepsi negatif di benak publik. "Aturan main seperti itu bisa menimbulkan tafsir macam-macam. Wacana tentang mahar 1milliar bisa ditafsirkan bahwa ada indikasi untuk menjegal calon tertentu. Mungkin dengan persyaratan menyetor 1 M, tujuannya untuk mengurangi jumlah calon ketua umum atau menjegal calon tertentu," katanya pada obsessionnews.com saat dihubungi lewat telepon, Jumat (29/4/2016). Menurutnya syarat tersebut beraroma politis yang bisa disinyalir menghambat kader yang ingin bertarung di Munaslub. "Bisa jadi ini merupakan taktik dan strategi dari kelompok tertentu untuk memenangkan pertarungan dalam kontestasi munaslub," duganya. Mahar Rp 1 miliar dianggap bukan iuran atau mahar politik, tapi merupakan kontribusi bagi setiap kandidat kepada penyelenggara Munaslub Golkar. Telepas alasan itu, Karyono menilai wacana tersebut justru bisa membentuk persepsi negatif terhadap citra partai Golkar sendiri. "Pasalnya, wacana tersebut akan menimbulkan kesan bahwa Munaslub partai Golkar sarat dengan politik transaksional. Image Golkar identik dengan uang. Publik menjadi tidak simpatik terhadap Golkar. Publik semakin cerdas dalam menilai perilaku politik partai. Karena itu perlu hati-hati dalam mengelola isu supaya tidak menjadi bumerang bagi Golkar sendiri," serunya. Sebelumnya Golkar terbagi dua kubu, yakni Kubu Ical dan kubu Agung Lasono. Akibat perseteruan dua figur itu berdampak pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 yang telah mengalami kekalahan disejumlah daerah. "Perhelatan Munaslub mestinya dijadikan ajang konsolidasi, menyusun kembali kekuatan untuk menyongsong kemenangan di pilkada serentak 2017 mendatang," sarannya.