Jakarta, Obsessionnews - Tokoh Aktivis Gerakan Buruh, Moh Jumhur Hidayat yang juga Ketua Umum FSP-Maritim-Indonesia, ‎menyerukan ‘May Day’ adalah tonggak perjuangan buruh yang belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai. Karena itu dalam setiap May Day, gerakan buruh harus mengungkap permasalahan nyata yang sedang dihadapi. “Jadi, May Day harus tetap menjadi perjuangan kolektif, tidak terpecah-pecah oleh kegiatan lain yang substansinya menyimpangkan nilai perjuangan buruh,” tandas Jumhu Hidayat saat menjadi pembicara dalam dialog publik ‘Pra May Day’ yang digelar SPN (Serikat Pekerja Nasional), Rabu (27/4/2016), di Bogor, Jawa Barat (Jabar). Pembicara lainnya adalah Iwan Kusmawan (Ketua Umum SPN) dan Ribut Santoso (Ketua Litbang).  Peserta dialog umumnya pimpinan SPN dari Kab/Kota Bogor, Sukabumi depok dan Bekasi yang akan memimpin aksi May Day pada 1 Mei 2016. Jumhur memaparkan, masih banyak orang yang beranggapan buruh itu pekerja kasar. Padahal, jelasnya, selain Komisaris dan Direksi, semua itu adalah buruh. Sedangkan Komisaris dan Direksi adalah wakil dari Pemilik Modal. Karena itu, Jumhur meminta mereka jangan memandang sebelah mata gerakan buruh yang sedang menuntut haknya, karena dengan perjuangan itu para karyawan kantoran pun menerima dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraannya. Lebih jauh Jumhur membeberkan, ketimpangan Indonesia semakin menjadi-jadi. Dulu waktu Orde Baru runtuh, tingkat kesenjangan hanya 0,32. Sekarang lebih dari 0,41. “Artinya reformasi dalam rangka pemerataan jelas gagal,” tegas Mantan Aktivis ITB yang dipenjara 3 tahun oleh rezim Orde Baru di LP Nusakambangan ini. Ia pun menilai, rezim pemerintahan ini sudah mirip-mirip Orde Baru. Pernah ada ide memenjarakan penghinaan terhadap Presiden, Pencemaran nama baik jadi alat bungkam kepada aktivis, dan lainnya. “Bahkan sekarang ini ada 26 buruh yang diadili karena aksinya,” ungkap Jumhur yang juga mantan Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) ini. Menurut Jumhur, keadaan sekarang bisa lebih berbahaya karena gerakan rakyat termasuk gerakan buruh bukan berhadapan hanya dengan penguasa yang kala itu notabene militer, tetapi saat ini adalah penguasa yang yang dikendalikan oleh korporasi (pengusaha) termasuk menggunakan alat negara seperti polisi dan tentara untuk mencapai tujuannya. “Dengan begitu, kekuasaan bisa menjadi liar. Kasus penggusuran masyarakat Pasar Ikan dan penguasa yang ketakutan membatalkan reklamasi adalah contoh nyata fenomena ini,” tambahnya. Jadi, tegas Jumhur, pemerintah yang seharusnya santun dan sopan kepada rakyat sekarang malah membungkuk-bungkuk kepada pengusaha dan pemodal. “Sementara kepada rakyat semakin ‘bengis’ walau tidak harus berwajah bengis!” tandas Mantan Kepala BNP2TKI. Pembicara lainnya, Iwan Kusmawan (Ketua Umum SPN),  mengatakan May Day seolah ada penyimpangan jadi perayaan yang terpisah-pisah. Ia menyindir yang belum kelihatan adalah bakap karung dalam peringatan May Day. Di samping itu Iwan juga menegaskan Upah Padat Karya yang ditetapkan Gubernur Jabar tidak boleh lebih rendah dari UMP. SPN akan memperjuangkan masalah tersebut. Sementara itu, Ribut Santoso menegaskan, Peringatan May Day harus serentak 1 Mei. “Kalau mau ada kegiatan dalam rangka May Day seperti donor darah, bakti sosial, lomba-lomba silahkan saja tapi jangan persis dilakukan pada tanggal 1 Mei,” pintanya. (Red)