Jakarta, Obsessionnews - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatryo selaku Tim sukses calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin, mempertanyakan kewajiban membayar iuran Rp5 miliar sampai Rp10 miliar bagi kader yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar. "Pertanyaan kami bagaimana nanti calon yang tidak lolos? Apakah uangnya akan hangus atau bagaimana?" tanya Bambang, di DPR, Kamis (21/4/2016). Menurut Bambang, semua kader berhak untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Karena itu, dengan adanya syarat iuran dengan jumlah yang besar sama saja, membatasi kader untuk maju sebagai caketum. "Padahal untuk menjadi pemimpin itu ukurannya bukan karena banyak duit. Tapi lebih pada kualitas," katanya. Ketua Komisi III ini menuturkan, dengan iuran tersebut secara otomatis kader yang ekonominya pas-pasan tapi punya lualitas, akan sulit mencalonkan diri. Meski bisa menerima sumbangan dari kader lain, tapi dianggap tidak etis. "Masak sih calon ketum Golkar terima sumbangan untuk maju. Harusnya yang didahulukan kemampuan memimpin organisasi dan visi ke depan," katanya. Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Nurdin Halid mengatakan, biaya Munaslub ditanggung secara gotong royong. Biaya akan ditanggung bakal calon, panitia, dan juga DPP. "Khusus untuk bakal calon ini sebagai bagian dari persyaratan sebagai bakal calon. Karena kita ingin Munas bersih yang terbebas dari politik transaksional," kata Nurdin. Nurdin menyampaikan dana partisipasi itu berkisar antara Rp5-10 miliar. Angka itu dinilai sudah pas dengan kebutuhan para calon yang berdekatan dengan kepentingannya. "Itungannya adalah yang dibebankan bakal calon adalah betul yang bersentuhan dengan kepentingan mereka, yaitu debat kandidat, kampanye, kemudian transport peserta. Ini untuk menekan terjadinya money politic," ujar Nurdin.‎ (Albar)