Jakarta, Obsessionnews - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) diminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) agar bertindak tegas terhadap pemilihan rektor. Berdasarkan laporan masyarakat Sulawsi Selatan (Sulsel) yang diterima ORI terkait proses pemilihan rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) diduga kuat ada pelanggaran maladministrasi bahkan terindikasi korupsi besar yang dilakukan para figur. Terkait aduan itu, Ombudsman langsung mengundang Menristekdikti untuk lakukan klarifikasi pada Rabu, (20/4/2016) di gedung ORI Jakarta. "Tetapi anehnya justru yang diutus adalah seorang pejabat eselon 4, yang sama sekali tak punya otoritas untuk bicara soal calon rektor. Maka yang bersangkutan pun diminta untuk kembali ke kantotnya dan lapor pada menteri bahwa Ombudsman anggap yang bersangkutan bukan dalam posisi memberi keterangan terhadap kasus itu," kata anggota ORI Laode Ida pada Obsessionnews.com, Rabu, (20/4/2016). Diduga dalam pemilihan rektor itu ada figur calon rektor yang tidak prosedural, bahkan perilaku yang bersangkutan tidak etis. "Terindikasi kuat lakukan maladministrasi bahkan terindikasi korupsi besar dan sebagian perilakunya seperti preman saja, justru diakomodasi oleh Menristek Dikti, Muh. Nasir," duganya. Terkait hal tersebut , Laode khawatir kalau sampai disekitaran Menristekdikti tidak memberi masukan yang sehat. Jika memang terjadi maka itu merupakan signal buruk di dunia pendidikan tinggi negeri. "Saya kuatir pejabat administrasi yang mengitari Menristekdikti bukan saja tak beri masukan yang sehat melainkan juga sudah masuk dalam perangkap calon rektor pelaku maladministrasi itu," resahnya. Lebih lanjut Laode menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius perhatikan pembantunya yang memberi ruang besar pada para figur nir integritas dan nir moralitas. Jika itu dibiarkan maka sama saja melawan subtansi nawacita yang telah dikampanyekan. Laode juga menyebutkan bahwa salah satu bukti konkret maladministrasi calon rektor UNM adalah pembangunan sebuah gedung senilai lebih dari Rp 40 miliar. Pembangunan gedung itu barus saja kelar 50% per 31 Maret 2016 lalu, namun admiistrasi keuangan sudah lunas dibayarkan. "Foto copy dokumen ada pada Ombudsman di Jakarta. Kasus-kasus kekerasannya sudah disampaikan pada menteri. Tapi semuanya tak digubris. Patut dicurigai Muhammad Nasir tak jalankan tugas dengan serius," pungkasnya. Sedangkan pihak menristik melalui protokolernya mengatakan pada obsessionnews.com bahwa Muhammad Nasir masih berada di luar kota. "Pak menterinya masih berada di luar kota, nanti sore (15:00) WIB akan tiba di bandara. Besoknya lagi beliau ada agenda keluar kota mungkin hari senin bisa masuk kantor lagi," katanya. (Asma)