London, Obsessionnews - Hubungan antara Indonesia dan Inggris sudah mulai terjalin sejak akhir abad ke 16 ketika Francis Drake datang ke Maluku. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1602 ketika John Lancaster tiba di Aceh membawa surat dari Ratu Elizabeth I untuk memulai hubungan dagang. Presiden Jokowi mengatakan kini, setelah lebih dari 400 tahun, hubungan panjang ini harus diperkuat untuk kemakmuran rakyat kedua bangsa serta untuk persahabatan dan kerja sama kedua negara Indonesia saat ini sedang bekerja keras, untuk menjadi negara maritim yang makmur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusian, pluralisme, dan toleransi, serta mengedepankan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. "Negara di mana Islam dan demokrasi berjalan seiring. Negara dimana moderasi, tradisi dan modernitas disatukan oleh satu rujukan. Rujukan ke Pancasila, yang menjadi dasar negara kami," kata Jokowi di depan Parlemen Kerajaan Inggris, Selasa (19/4/2016) waktu setempat. Presiden Jokoei meyakini bahwa Indonesia yang sedang membangun ini, akan menjadi "blessing" bagi dunia, terutama bagi negara-negara yang saat ini masih berkutat melawan kemiskinan, negara yang masih kental dengan ketidakadilan dan berbagai konflik multidimensi. "Dunia yang terganggu oleh terorisme dan ekstrimisme kekerasan. Dunia yang masih sarat dengan prasangka dan sikap intoleran," ujar Jokowi. Keyakinan Presiden itu didasarkan pada kenyataan, bahwa Indonesia dianugrahi dua aset penting, yakni Islam dan demokrasi. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 200 juta penduduk muslim, dengan ciri utama yang moderat. "Kami bangga bahwa islam di Indonesia memiliki peran penting dalam mengkonsolidasikan demokrasi. Bertindak sebagai penjaga kemajemukan dan toleransi. Menyerukan moderasi dalam masyarakat. Menentang radikalisme, segala bentuk terorisme, dan ekstrimisme kekerasan dan dapat menjadi inspirasi bagi dunia," ucap Presiden. Presiden Jokowi menuturkan sejak reformasi 1998, Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pemilu demokratis dan damai, yang telah berjalan selama empat kali, kini menjadi satu-satunya mekanisme pergantian kekuasaan di Indonesia. Semua warga negara, terlepas dari latar belakang ras, jender dan agama adalah sama di mata hukum dan memiliki persamaan hak dan kewajiban. Militer di Indonesia tidak lagi terlibat dalam politik. "Kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan beragama, semuanya dijamin oleh konstitusi. Setiap WNI mempunyai hak menjadi Presiden, termasuk saya," ungkap Kepala Negara.‎ (Has)